JABARNETWORK|BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Golongan Karya (Golkar), Yod Mintaraga banyak menerima keluhan soal kobong atau asrama hingga persoalan Bantuan Pendidikan Menengah Universal alias BPMU dari masyarakat pondok pesantren (ponpes) saat reses di 8 titik.
“Di lingkungan pondok pesantren, mereka mengeluhkan soal kobong rusak atau kurang. Biasanya soal kobong ini yang selalu dikeluhkan masyarakat pondok pesantren,” tutur Yod Mintaraga, Bandung, Selasa, 15 November 2022.
Selain kobong, Yod Mintaraga pun banyak menerima keluhan soal BPMU saat reses di daerah yang terdapat pondok pesantrennya.
BPMU dikeluhkan karena Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Madrasah Aliyah (MA) di 2022 belum direalisasikan, baru bisa di 2023.
“Masyarakat pondok pesantren mempertanyakan, mengeluhkan soal realisasi Bantuan Pendidikan Menengah Universal untuk Madrasah Aliyah yang batal terealisasi di APBD 2022,” kata politisi senior asal Partai Golongan Karya.
“Saya sudah menyampaikan bahwa siswa-siswa di SMA umum atau swasta termasuk Madrasah Aliyah dapat bantuan dari APBD Pemerintah Provinsi Jabar, bentuk bantuannya Bantuan Pendidikan Menengah Universal.Tapi ya, di 2022 tidak bisa terealisasi,” sambung dia.
Disamping itu, dirinya pun mendapat keluhan soal turunnnya nilai Bantuan Pendidikan Menengah Universal SMK/ SMK swasta dari Rp700 ribu menjadi Rp600 ribu.
“Soal keluhan turunnya nilai Bantuan Pendidikan Menengah Universal SMA/SMK, saya anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golongan Karya berjanji akan memperjuagkan nilai Bantuan Pendidikan Menengah Universal SMA/SMK swasta bisa kembali ke nilai awal (Rp700 ribu),” tegas dia.
Bahkan, dirinya bakal berusaha memperjuangkan kenaikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal baik SMA/SMK swasta maupun negeri jika PAD Jawa Barat naik, atau minimal Bantuan Pendidikan Menengah Universal SMA/SMK swasta bisa sama nilainya dengan negeri.
Pada berita sebelumnya disebutkan,Yod Mintaraga anggota DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) XV Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, banyak menerima aspirasi terutama keluhan dari masyarakat saat melakukan reses di 8 titik.
Delapan titik yang menjadi lokasi reses tersebut satu diantaranya; Kecamatan Cikalong, Pancatengah, Cikatomas, Karangjaya, Jamanis, Mangunreja dan kecamatan lainnya. ***
