Jabarnetwork.com, Selain masalah penahanan ijazah SMA dan SMK,  anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia Eryani Sulam pun menerima banyak keluhan soal bantuan pusat dan provinsi Jabar yang dinilai masyarakat tidak tepat sasaran.

Keluhan tersebut banyak disampaikan masyarakat kepada Eryani Sulam saat reses di Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon belum lama ini.

Eryani Sulam menuturkan, dirinya banyak menerima aspirasi, masukan hingga keluhan selama reses ke 8 titik di Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon.

Namun yang paling mengemuka selain penahanan ijazah SMA dan SMK, masalah distribusi bantuan provinsi dan pusat pun banyak disampaikan masyarakat Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon.

Masyarakat Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon kata Eryani Sulam, banyak mengeluhkan bantuan provinsi dan pemerintah pusat yang dinilai mereka tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang mampu malah mendapatkan bantuan dari pusat atau provinsi.

Sedangkan masyarakat yang dinilai tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi.

“Banyak keluhan terkait bantuan pusat dan provinsi. Menurut mereka (masyarakat Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon) banyak keluarga miskin yang ternyata tidak dapat bantuan, tetapi keluarga mampu yang sebenarnya tidak layak dapat bantuan malah mendapatkan bantuan provinsi atau dari pusat,” tutur Eryani Sulam dihubungi dari Jakarta, Senin, 13 Desember 2021.

Eryani Sulam lantas menjelaskan kepada masyarakat Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon terkait data yang menjadi sumber permasahan bantuan yang kerap tidak tepat sasaran.

Menurut Eryani Sulam, data yang diambil atau yang menjadi rujukan Pemerintah Pusat atau Provinsi Jawa Barat untuk memberikan bantuan adalah data dari pemerintah desa.

Mekanismenya,  pemerintah desalah yang mengusulkan lalu diteruskan ke kelurahan dan seterusnya hingga sampai ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.

“Data awal dari desa, desalah yang mengusulkan atau yang menjadi rujukan pusat atau provinsi. Usulan itu memang prosesnya terlalu lama. Ini juga yang menjadi persoalan lambatnya bantuan sampai ke masyarakat,” kata Eryani Sulam.

Eryani Sulam berjanji akan menindaklanjuti masalah bantuan pusat atau Provinsi Jawa Barat yang dinilai warga tidak tepat sasaran tersebut. ***