Sri Mulyani Belum Tanggapi Polemik Pemangkasan THR, Gaji ke-13, Begini Respon DPR RI


Anggota DPR RI Komisi XI  Ahmad Najib Qodratullah (Foto: JBN)

jabarnetwork.com, Anggota DPR RI Komisi XI  Ahmad Najib Qodratullah mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menjelaskan kepada publik terkait pemangkasan besaran Tunjangan Hari Raya (THR) PNS dan gaji ke-13 pada tahun 2021.

Terutamanya, dasar pemangkasan atau pemotongan salah satu komponen yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

“Kementerian Keuangan seharusnya segera memberikan penjelasan terkait ini secara logis dan rasional. Kekecewaan, keresahan ASN ini seharusnya segera diperhatikan, agar isu soal THR ASN, gaji ke-13 ini selesai,” tutur dia saat dihubungi melalui telepon, Jakarta, Minggu 2 Mei 2021.

Apalagi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan 1 dan 2 lanjut dia mengatakan, seharusnya lebih diperhatikan pemerintah.

Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diskriminatif. Disatu sisi pemerintah mendesak pihak swasta segera melaksanakan pembayaran THR kepada para pekerjanya sebelum H-7 Idul Fitri.

Tetapi disisi lain, pemerintah justru memangkas THR ASN  dan gaji ke-13 di lebaran Idul Fitri 2021 ini.

“Hal ini berbeda dengan gencarnya sosialisasi pemerintah yang mengimbau perusahaan swasta tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban membayar THR para pekerjanya,” kata dia.

“Saat pemerintah gencar mengimbau sektor swasta, tapi pada kenyataannya pemerintah sendiri banyak mendapatkan keluhan dari ASN terkait THR dan tunjangan gaji ke-13,” keluh politisi yang akrab disapa Najib.

Kondisi ini sungguh ironi ketika pemerintah menerapkan standar berbeda dalam membuat suatu kebijakanan .

Sebelumnya, muncul sebuah petisi online terkait kekecewaan ASN atas besaran THR dan gaji ke-13 yang dipangkas oleh pemerintah yakni, memangkas komponen tunjangan kinerja atau tukin.

Petisi online tersebut ada di laman Change.org dengan judul THR dan Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti Tahun 2019.

Petisi ini dibuat oleh seseorang yang bernama Romansyah H yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan, Ketua DPR RI, dan para Wakil Ketua DPR RI.

Sebelum petisi ini muncul dan ramai di media sosial, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan terkait kepastian THR dan gaji ke-13 akan segera dicarikan pada H-10 sampa H-5 Idul Fitri 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, bahwa komponen THR yang diterima dipastikan tanpa memasukkan tunjangan kinerja (tukin).

Pernyataan inilah yang menjadi triger para ASN kecewa terhadap kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan[]

Leave a Reply