JABARNETWORK|BANDUNG  –Pemerintah pusat resmi membuka penerimaan calon taruna, praja dan mahasiswa untuk jalur sekolah kedinasan.  

Untuk 2023, terdapat 4.138 kebutuhan formasi dari 7 instansi yang menaungi sekolah kedinasan yang disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menuturkan, untuk sementara sudah ada 4.138 formasi di sekolah kedinasan pada 7 instansi.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Kemenpan RB akan menambah formasi atau pun instansi. Tetapi, hal tersebut masih dikaji bersama kementerian terkait.

“Sudah kami petakan ada 4.138 kebutuhan di sekolah kedinasan pada 7 instansi. Masih ada sekolah kedinasan yang sedang kita kaji bersama kementerian terkait,” tutur Menteri Menpan RB Abdullah Azwar Anasdilansir JABARNEWS dari laman resmi Kemenpan RB diunggah Senin 27 Maret 2023.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjamin seleksi ini bersifat transparan, dan objektif sesuai dengan kemampuan pelamar saat melakukan tes.

“Kami tegaskan bahwa tidak akan ada calo, atau bentuk kecurangan lainnya. Sebab sistem yang sudah kami bangun sangat transparan, bahkan nilainya bisa dilihat secara real time. Jadi jangan percaya kalau ada yang menjanjikan bisa memasukkan ke sekolah-sekolah kedinasan,” tegas dia.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti selesi ini diimbau harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dokumen dan keperluan lainnya dalam mengikuti seleksi sekolah kedinasan.

“Masyarakat agar menyiapkan diri dan dokumen yang diperlukan dalam seleksi sekolah kedinasan ini,” imbau dia.

Berikut instansi yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan untuk 2023 diantaranya;

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan membutuhkan 1.100 formasi untuk Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau PKN-STAN.

BMKG

BMKG membutuhkan 80 formasi untuk Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG).

Kemenkuham

Sedangkan untuk Kementerian Hukum dan HAM yang dibutuhkan 525, untuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip, Politeknik Imigrasi atau Poltekim.

BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara membutuhkan 125, Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN).

BPS

Badan Pusat Statistik atau BPS membutuhkan 500, terdiri dari Politeknik Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

BIN

Badan Intelijen Negara (BIN) membutuhkan 400, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Kemenhub

Kementerian Perhubungan membutukan 1.408 formasi untuk 22 Perguruan Tinggi (PT) diantaranya;

1. Politeknik Transportasi Darat Indonesia
2. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
3. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
4. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
5. Politeknik Transportasi Darat Bali
6. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
7. Politeknik Ilmu Pelayanan Makassar
8. Politeknik Pelayaran Surabaya
9. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
10. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
11. Politeknik Pelayaran Banten
12. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
13. Politeknik Pelayaran Barombong
14. Politeknik Pelayaran Sorong
15. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
16. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
17. Politeknik Penerbangan Makassar
18. Politeknik Penerbangan Medan
19. Politeknik Penerbangan Surabaya
20. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
21. Politeknik Penerbangan Jayapura
22. Politeknik Penerbangan Palembang ***