JABARNETWORK|BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mewanti-wanti kepala daerah di Jabar untuk menjaga inflasi di daerah masing-masing menjelang Ramadan dan Idul Fitri atau lebaran.
Ridwan Kamil pun membolehkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat menggunakan anggaran Belanjha Tidak Terduga (BTT) dalam upaya pengendalian inflasi.
“Dana untuk upaya pengendalian inflasi sekarang dapat diambil dari BTT. Dulu, BTT memang dikhususkan untuk kebencanaan. Namun sekarang BTT dapat dipakai untuk mengendalikan inflasi,” tutur Ridwan Kamil, Bandung, Jumat 17 Maret 2023.
Menurut Ridwan Kamil, penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tersebut justru akan berdampak baik, karena dengan begitu anggaran pembangunan tidak akan dikurangi untuk pengendalian inflasi.
“Dengan mengggunakan BTT, maka penyerapan dana pos pembangunan tidak akan terkurangi. Ekonomi tetap berjalan, masyarakat dapat fokus beribadah,” kata dia.
Selain itu, gubernur Jabar pun mengimbau kepala daerah untuk mendorong masyarakatnya agar membeli produk-produk lokal alias dalam negeri. Hal ini sebagai upaya menekan laju inflasi.
“Belanja lah produk-produk lokal,” ujar gubernur Jabar.
Disamping itu, gubernur Jabar pun meminta seluruh kepala daerah mengantisipasi arus mudik yang bakal menjadi salah satu penyebab inflasi.
“Kementerian Perhubungan memprediksi akan ada 123 juta pemudik di Jabar, dan itu naik signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 mulai menurun,” ucap dia.
Untuk itu tambah dia, Pemerintah Provinsi Jabar fokus terhadap tiga hal. Pertama, akses digital Jabar yang masuk rangking tiga besar harus dioptimalkan agar pelayanan publik full digital, sehingga masyarakat tetap produktif di bulan Ramadan.
“Kedua, monitor kondusivitas lalu lintas Jabar sebagai jalur mudik dan destinasi wisata,” tegas dia.
Ketiga, mengantisipasi kenaikan harga dengan pemanfaatan lahan kosong, untuk menjaga ketersediaan produksi pangan agar tidak langsung membeli ke provinsi lain, apalagi impor dari luar negeri.
“Kalau produksinya aman, harga tetap naik, berarti sistem dagangnya, tadi sudah disepakati, akan dirilis daerah mana yang surplus, komoditas apa, daerah mana yang defisit,” ucap dia.
“Sehingga yang defisit jangan beli dulu ke provinsi lain. Cukup ke teman bupati atau wali kota yang surplus. Jadi urutannya jangan langsung dikit-dikit impor ya,” sambungnya. ***
