Sengketa Tanah Warga Kelurahan Garuda Bandung, Warga Pilih Banding

Aktivis anti korupsi, Torkis Parlaungan Siregar (kiri) bersama warga Jalan Garuda, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung. (jabarnetwork.com/JBRN).

jabarnetwork.com, Sejak siang hingga petang sekira 50 orang lebih warga asal Jalan Garuda, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung resah menunggu hasil putusan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Sudah berbulan-bulan warga berjuang mempertahankan lahan yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun tersebut, dan kini mereka menunggu nasib. Akhirnya sekitar pukul 19.00 WIB putusan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN,Bdg disampaikan. Hasil putusan menyatakan sebagian besar tuntutan penggugat dikabulkan, atau dengan kata lain warga sebagai tergugat dikalahkan oleh penggugat.

Salah satu warga Jalan Garuda Kecamatan Andir, Kota Bandung yang menjadi pihak tergugat Terry D Prabowo mengaku sedih, kecewa, dan marah atas putusan tersebut. Ia mewakili warga  tergugat lainnya pun bingung akan tinggal dimana.

“Saya dan warga lainnya sangat kecewa. Hasil putusan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN,Bdg mengabulkan hampir 90% tuntutan penggugat, dan hanya 1 putusan yang tidak dikabulkan. Tapi, secara keseluruhan isi putusan kami kecewa,” tutur dia, usai Persidangan di PN Kota Bandung, Selasa 9 Februari 2021.

Menurut Terry, ia menduga ada pihak yang bermain dalam perkara ini. Dugaan mafia atau cukong tanah, karena lahan yang disengketakan mencapai 7,6 hektar dengan nilai sekitar Rp1,5 triliun hingga Rp2,5 triliun. Lahan seluas 7,6 hektar yang ditempati sekira 189 Kepala Keluarga (KK) atau 120 rumah digugat oleh satu pihak yang mengaku ahli waris .Namun, saat jabarnetwork.com menanyakan lebih rinci siapa cukong atau mafia tanah tersebut dan bukti atas dugaan tersebut, Terry enggan menjawab.

“Pastilah ada mafia-nya. Kita menduga kuat ada permainan dalam perkara ini. Kita akan terus berjuang,” ucap dia.

Ia bersama warga lainnya akan melakukan berbagai upaya. Setelah ini, warga tergugat akan bermusyawarah untuk menentukan upaya banding, dan upaya non litigasi lainnya. Mulai dari demonstrasi hingga mogok makan massal.

“Insyaalah untuk upaya litigasinya kita akan banding. Mungkin saja kasasi atau PK, semua upaya akan terus kita lakukan. Kita ingin selama mungkin tinggal di lahan kami ini,” ujar dia.

Rencananya, pada Jumat ini ia bersama warga lainnya akan berunding untuk membicarakan langkah selanjutnya. Pertimbangan banding sangat besar, karena kalau tidak banding putusan tersebut akan segera dieksekusi setelah 14 hari, dan kalau tidak ada upaya banding warga akan langsung digusur. Lantas setelah digusur, warga akan tinggal dimana tanya dia[]

Leave a Reply