Sengketa Tanah Kelurahan Garuda, Warga Bakal Adukan ke KY dan KPK

Warga Kelurahan Garuda tengah berdemonstrasi di depan kantor PT KAI Bandung, Bandung. (jabarnetwork.com/JBRN).

jabarnetwork.com, Kuasa hukum tergugat yang juga aktivis anti korupsi, Torkis Parlaungan Siregar berencana akan melaporkan hasil putusan perkara perdata Nomor 65/Pdt.G/2020/PN,Bdg yang ditanganinya tersebut ke Komisi Yudisial (KPK) hingga KPK. Pasalnya, ia beserta ratusan warga sebagai pihak tergugast menduga ada mafia atau cukong tanah yang bermain dalam perkara ini.

“Putusan ini tak memberikan rasa keadilan bagi rakyat kecil. Kita akan buat laporan ke KY dan KPK. Saya kecewa Majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti dan fakta hukum lainnya, sehingga putusan lebih memenangkan penggugat,” tutur dia, Bandung, Rabu 10 Februari 2021.

Apabila melihat alat bukti dan fakta hukum lainnya lanjut Torkis mengatakan, seperti saksi yang dihadirkan oleh penggugat bukanlah saksi yang mengetahui atau mendengar langsung. Saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil atau disebut dengan testimonium de audito (tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung). Sehingga saksi yang diajukan penggugat sebenarnya tidak sah.

“Terus soal saksi ahli. Penggugat sama sekali tidak menghadirkan saksi ahli sebagai pembanding atau penguat pernyataan dalam persidangan. Sedangkan tergugat, kami menghadirkan saksi ahli atau saksi fakta untuk menguatkan pembelaan kami,” kata dia.

Lalu, soal gugatan yang diajukan para penggugat pun hanya menggugat warga Kelurahan Garuda Kecamatan Andir, Kota Bandung. Padahal lahan yang disengketakan tersebut dimiliki oleh banyak pihak. Ada gedung sekolah yang berdiri diatas lahan milik salah satu yayasan. Disitu juga ada lahan yang merupakan aset Pemerintah Kota Bandung, dan pihak lainnya. Artinya, gugatan penggugat tersebut sebenarnya gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium yang berimplikasi terhadap gugatan yang diajukan penggugat itu sudah cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil. Sehingga seharusnya gugatan penggugat dengan Nomor 65/Pdt.G/2020/PN,Bdg ini sejak awal ditolak majelis hakim, tetapi nyatanya tidak.

“Kalau melihat alat bukti, saksi dan semuanya seharusnya warga yang bisa menang dalam perkara ini. Tapi aneh, kenapa malah sebaliknya, alat bukti dan saksi sama sekali tidak dipertimbangkan,” keluh dia.

Nilai objek sengketa yang nilainya cukup fantastis yakni, sekitar Rp1,5 sampai Rp2,5 triliun ini sudah pasti rebutan banyak pihak. Tak ayal perkara perdata yang seharusnya bisa singkat diputuskan, nyatanya hampir 1 tahun lebih perkara ini berjalan. Warga sebagai pihak tergugat sudah pasti putus asa, bukan hanya proses yang menyita waktu. Tapi, bathin mereka pun tersiksa.

“Sepengetahuan saya, perkara ini terlama sepanjang sejarah kasus perdata di PN Bandung. Perkara yang sampai 1 tahun lebih. Selama ini pula warga melalui berbagai intimidasi, paksaan bayar sewa dan sikap kurang enak lainnya dari pihak tertentu,” ujar dia.

Torkis berjanji akan tetap mengawal warga Jalan Garuda, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung dalam memperjuangkan hak tanah mereka. Ia bersama warga akan segera mengambil keputusan rencana banding, dan kemungkinan besar kasasi bahkan PK apabila putusan masih saja tidak berkeadilan bagi rakyat.

“Setelah ini? Kita akan lakukan upaya litigasi (hukum) dan non litigasi (bukan upaya hukum). Dalam waktu dekat kita akan bermusyawarah untuk mengambil langkah banding dan melaporkan perkara ini ke KY  dan KPK. Upaya non litigasinya kita akan melakukan aksi damai, dan saya lihat tidak sedikit warga yang sejak minggu lalu mogok makan,” ujar dia[]

Leave a Reply