Selesaikan Temuan BPK, Dewan Ingatkan Pemprov Jabar

Anggota DPRD Jawa Barat saat rapat paripurna

jabarnetwork.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyelesaian catatan atau rekomendasi atas temuan-temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran selama 45 hari.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur Ridwan Kamil harus segera menyelesaikan dalam 45 hari kalender kerja karena aturan seperti itu.” tutur Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat , Irfan Suryanegara di Bandung, Kamis (13/06/2019).

DPRD Jawa Barat akan terus mengawasi penyelesian catatan dari BPK terkait berbagai macam permasalahan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditemukan BPK.

“Kita akan mengawasi dan dorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaian catatan dari BPK.” kata Irfan.

Ditempat yang sama, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKB, Oleh Soleh menambahkan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2018, memang sudah ada penjelasan rencana aksi dari pihak eksekutif atas LHP LKPD tahun anggaran 2018. Namun demikian, detailnya masih dalam pembahasan berikutnya.

“Kami sangat berharap apa yang menjadi temuan BPK bisa segera diselesaikan, intinya seperti itu.” tutur dia.

Dari beberapa catatan atas temuan BPK dalam LHP LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018. Fraksi PKB mencermati soal temuan BPK terkait ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai tersebut, dikarenakan kebijakan tersebut belum didukung oleh Pemerintah di era Aher. Sehingga saat Ridwan Kamil menjabat kebijakan tersebut memang nampak lambat karena pada pemerintahan sebelumnya tidak di dukung atau didorong dalam menjalankannya.

“Pemberlakukan non tunai itu kan baru mulai di era Aher, baru di era Ridwan Kamil yang mulai masif. Jadi kalau belum menyeluruh iya karena pada era sebelumnya tidak ada dorongan dan rasa-rasanya perangkatnya belum tersedia.” kata Oleh. 

Ke depannya diharapkan kebijakan non tunai ini bisa menyeluruh di era-nya Pemerintahan Ridwan Kamil, termasuk sistem perencanannya yang masuk e-budgeting. Selain itu, untuk permasalahan dana bos terutama aspek aset hibah dari Pemerintah Pusat yang banyak tidak tercatat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Fraksi PKB berharap adanya perbaikan dan akurasi data soal aset hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Termasuk dengan masalah jumlah murid penerima bos dan dana bosnya, yang  muncul hari ini adalah adanya kelebihan bayar karena validasi data tidak akurat yaitu, jumlah murid yang harus menerima tidak sesuai dengan dilapangan.” tegas Oleh Soleh.

Leave a Reply