Selain di Jatim, Anggota Dewan Gerindra Dijabar Diminta Setor Uang

Wakil  Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Syahrir

jabarnetwork.com, Selain calon legislatif (Caleg) terpilih DPRD provinsi, kota dan kabupaten asal Gerindra di Jawa Timur yang diminta menyetorkan sejumlah uang ke DPD-nya. Caleg asal Jawa Barat pun bernasip serupa. Hal yang membedakannya hanya nominal uang yang harus disetorkan kepada DPD Gerindra masing-masing wilayah.

Caleg terpilih asal Partai Gerindra di Jawa Barat diwajibkan menyetorkan uang kepada DPD Partai Gerindra Jawa Barat sekitar Rp7,5 juta perorangnya, dan ini sifatnya wajib sebagai konsekuensi menjadi kader asal Partai Gerindra.

Menurut Wakil  Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Syahrir, kewajiban menyetorkan uang bagi Caleg terpilih asal Gerindra  tersebut memang benar dan sudah dilakukan sejak lama, karena sudah menjadi kewajiban yang tertuang dalam AD-ART Partai Gerindra di Jawa Barat.

“Itu (permintaan setoran uang) sudah aturan internal Partai Gerindra di Jawa Barat, dan sudah ada dalam AD-ART, sekitar Rp7,5 jutaanlah perorang atau 25% dari gaji yang diterima anggota dewan DPRD Jawa Barat.” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, Selasa (23/07/019).

Setoran uang tersebut kata Syahrir, merupakan hal yang lumrah terjadi di Gerindra salah satunya di Jawa Barat. Kemungkinan besar pun terjadi di partai lainnya di Jawa Barat,  Seperti PDIP mungkin ada juga kewajiban setor uang bagi Caleg terpilih kepada DPD-nya.

Sebagian Setoran Uang Untuk Operasional DPD dan DPP

Syahri menambahkan, uang setoran yang diminta kesetiap Caleg terpilih atau anggota dewan tersebut tambah Syahrir, sudah menjadi hak Partai Gerindra mengingat sudah ada dalam AD ART partai. Nantinya uang tersebut bakal digunakan untuk urusan DPD Partai Gerindra di Jawa Barat, seperti operasionalnya, keperluan pembinaan, bantuan DPD ke DPC kabupaten dan kota.

“Terus untuk kegiatan rapat koordinasi, rapat itu kan membutuhkan biaya, pelatihan-pelatihan juga menggunakan biaya. Intinya uang setoran itu akan digunakan lagi untuk partai demi keberlangsugan partai di daerah masing.” tambah Syahrir. 

Sebagian lagi uang setoran tersebut akan disetorkan kepada DPP Partai Gerindra di Pusat. Untuk detail nominal berapa yang disetorkan ke DPP, dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut. Dirinya hanya menjelaskan soal mekanisme setoran uang yang harus dibayarkan Caleg terpilih dan anggota dewan.

“Perbulan kewajiban perorang itu 25% dari gajinya yang diterima, angka 25% itu dari keseluruhan uang yang diterima mulai dari tunjangan, dan lain-lain.” ujar dia.

Seperti saat ini di DPRD Provinsi Jawa Barat ada 11 anggota dewan asal Gerindra, sebelum dan sesudah anggota dewan asal Gerindra itu menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat harus menyetorkan 25% dari gaji yang didapatnya, ya kurang lebih Rp7,5 juta untuk DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Uang tersebut selain untuk operasional DPD Gerindra di Jabar, uang setoran wajib itu akan akan disetorka ke DPP Gerindra di Pusat sebagai uang kontribusi untuk partai. “ tegas Syahrir.

Syahrir mengakui, aturan kewajiban setoran uang bagi Caleg terpilih asal Gerindra tersebut selama praktiknya tidak ada keberatan dari para kader, karena kembali lagi kewajiban setoran uang tersebut sudah menjadi aturan dalam AD ART Partai Gerindra atau perjanjian sebagai kader Gerindra.

Sementara itu, ditempat yang berbeda, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Daddy Rohanady pun membenarkan kewajiba setoran bagi Caleg terpilih tersebut. Alasannya, uang tersebut demi menghidupi partai.

“Ada kewajiban setoran ke partai bagi Caleg terpilih, memang harus menghidupi partai kalau tidak ya partai bakal mati.” kata Daddy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra dan Komisi IV DPRD Jawa Barat.

Leave a Reply