Respon Fraksi PDIP Jabar terkait Ancaman Krisis Pangan

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PDIP R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira .

jabarnetwork.com,  Komisi II DPRD Jawa Barat tidak heran dengan risiko krisis pangan di Jabar yang diprediksikan bakal terjadi pada 2021. Sebab, sejak lama sebenarnya wilayah Jawa Barat sudah mengalami krisis pangan, dan sudah lama pula tergantung dengan impor komoditas pangan.

“Krisis pangan di Jabar itu bukan hal baru karena sebenarnya sejak lama kita itu minus neraca pangan. Bahkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI) minus 200.000 ton pertahun,” keluh Sekretaris Komisi II DPRD Jabar dari Fraksi PDIP R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira dalam keterangan tertulisnya yang diterima jabarnetwork.com di Bandung, Rabu 9 Desember 2020.

Artinya lanjut Yunandar mengatakan, sebenarnya Jawa Barat sudah lama mengalami krisis pangan. Sehingga tak heran Jabar sudah lama  mandiri dan sangat tergantung dengan impor pangan. Ironisnya, kondisi ini tidak direspon cepat sejak dahulu oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Langkah yang Harus Segera Dilakukan Pemprov Jabar

Seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sejak lama melakukan langkah strategis dalam pemenuhan pangan, kemandirian dengan membangun kerjasama jangka panjang hingga food estate. Kemandirian dengan cara meningkatkan produksi di wilayah Jabar meskipun tidak mudah, karena rerata petani memiliki lahan dibawah setengah hektar.

“Jadi petani gurem yang memang jika di genjot itu butuh biaya produksi yang tinggi yang hasilnya tidak akan betul-betul optimal,” kata dia.

Kalau pun tetap ingin ditingkatkan meski lahan minim dan lahan yang  didominasi perbukitan jelas dia, maka wajib menggunakan teknologi untuk lebih optimal lagi. Lahan yang masih bisa ditingkatkan produksinya pun dimungkikan hanya di wilayah Selatan Jawa Barat.

Disamping itu, upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yakni mempunyai kontrak kerjasama dengan wilayah lainnya untuk memenuhi pasokan bagi Jawa Barat dan upaya ini sangat memungkinkan. Seperti, BUMD Jawa Barat bekerjasama dengan produsen pangan (beras) di Jawa Timur, Sulawesi Selatan yang selalu surplus. Selain itu, cara lain yang bisa dicoba yakni food estate sebagaimana yang direkomendasikan Pemerintah Pusat.

“Sama seperti yang dilakukan oleh BUMD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan produsen beras asal Indramayu, Cianjur dan Subang yang dikenal pemasok beras kualitas tinggi,” tegas dia[]

Leave a Reply