jabarnetwork.com, Hasil reses ke 1 Tahun Anggaran (TA) 2020-2021 di Kota Bandung dan Kabupaten Cimahi, Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Shuandharu menerima banyak aspirasi, permintaan terutama keluhan dari masyarakat.
Mulai dari keluhan ihwal penurunan nilai bantuan sosial Provinsi Jawa Barat, sulitnya mendapatkan pekerjaan dan keluhan pembelajaran jarak jauh (PJJ), hingga harga bahan pokok yang merangkak naik.
“Hasil reses kemarin (reses ke 1 Tahun Anggaran (TA) 2020-2021 di 8 titik, 6 di Kota Bandung dan 2 titik di Kabupaten Cimahi saya menerima banyak keluhan, keluhan dampak dari pandemi Covid-19, bansos, lapangan pekerjaan dan sebagainya,” tutur Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Shuandharu, Bandung, Kamis 19 November 2020.
Pertama, penurunan nilai bantuan sosial Provinsi Jawa Barat dari Rp500.000 menjadi Rp400.000 paling banyak disampaikan masyarakat Kota Bandung dan Kabupaten Cimahi. Masyarakat kecewa atas penurunan tersebut, apalagi disaat pendapatan mereka berkurang bahkan banyak yang tak punya pemasukan karena di PHK atau dirumahkan.
“Dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan masyarakat, disayangkan bantuan sosial diturunkan nilainya dari Rp500.000 menjadi Rp400.000. Warga Bandung, Cimahi sangat kecewa dan berharap pada tahap berikutnya bia naik kembali,” kata dia.
Haru yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jawa Barat meminta agar bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 tidak dipangkas lagi pada tahap berikutnya, mengingat dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat masih dirasakan. Seharusnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meringankan beban masyarakat saat ini.
Kedua, tak kalah banyak dikeluhkan warga saat reses adalah persoalan sulitnya mencari pekerjaan. Pandemi Covid-19 membuat sebagian masyarakat di PHK dan dirumahkan. Warga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ditambah dengan harga bahan pokok pun naik menjadi beban berat bagi masyarakat.
Ketiga, masalah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pun banyak dikeluhkan warga Bandung, Cimahi. Masyarat sudah bosan PJJ dan mendesak sekolah dibuka kembali, belajar tatap muka langsung.
“Orang tua dan murid mengeluh lelah melaksanakan PJJ, PJJ membuat stres. Mereka mendesak sekolah dibuka lagi,” kata Haru.
Merespon keluhan masyarakat tersebut, Haru pun meminta kebijakan anggaran APBD 2021 lebih pro atau mensejahterakan masyarakat. Selain itu, ia pun meminta volume anggaran untuk kesehatan pun konsisten nilainya[]
