JABARNETWORK|BANDUNG–– Anggota DPRD Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) XV Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Yod Mintaraga banyak menerima aspirasi terutama keluhan dari masyarakat saat melakukan reses di 8 titik.

Yod Mintaraga menuturkan, kemarin reses di 8 titik di Daerah Pemilihan (Dapil) 15 Kabupaten dan Kota Tasikmalaya diantaranya; Kecamatan Cikalong, Pancatengah,  Cikatomas, Karangjaya, Jamanis, Mangunreja dan kecamatan lainnya.

“Reses pertama saya mendatangi Kecamatan Cikalong dan seterusnya. Saya banyak mendatangi daerah pedesaan termasuk masyarakat di lingkungan pondok pesantren. Dalam reses saya juga membagika sembilan bahan pokok,” tutur Yod Mintaraga Bandung, Selasa, 15 November 2022.

Selama reses di 8 titik tersebut kata Yod Mintaraga, dirinya banyak menerima aspirasi terlebih keluhan dari masyarakat. Hal yang banyak dikeluhkan masyarakat yakni, soal infrastruktur jalan yang banyak rusak dan penerangan di beberapa ruas jalan.

“Pada umumnya masyarakat banyak mengeluhkan soal kondisi infrastruktur jalan yang banyak belum baik. Masih banyak jalan yang perlu diperhatikan. Apalagi Dapil 15 terdapat daerah calon otonomi baru di Tasikmalaya Selatan di Karangnuggal,” kata politisi senior asal Partai Golkar.

“Keluhan di reses enggak akan jauh yang banyak dikeluhka itu soal infrastruktur jalan. Terkadang jalan sudah bagus, taou rusak di bagian penerangan jalan umumnya. Memang ada beberapa penerangan yang rusak di beberapa ruas jalan di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Apalagi di daerah tertentu (rawan kecelakaan atau kejahatan) penerangan sangat diperlukan,” sambung dia.

Selain itu, masyarakat pun banyak mengeluhkan soal sulitnya mengakses layanan kesehatan. Masyarakat di pedesaan mengeluhkan jauhnya akses ke rumah sakit umum. Salah satunya di Kecamatan Karangnuggal yang menjadi daerah calon otonomi baru.

“Di wilayah tersebut tidak ada rumah sakit umum, sehingga masyarakat harus ke Ibu Kota Tasikmalaya, Singaparna untuk mengakses layanan kesehatan,” ungkap dia.

Masyarakat pun banyak mengeluhkan soal pasar, terminal dan pelayanan dasar untuk masyarakat yang masih harus diperhatikan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Untuk keluhan naiknya harga sembako bagi masyarakat umum, atau langkanya pupuk bagi para petani tidak terlalu banyak dikeluhkan masyarakat. Masyarakat pada intinya memang ingin mendapatkan sembako atau pupuk murah, dan terutamanya barangnya ada atau mudah didapatkan, itu yang paling penting,” tegas dia.

Sementara keluhan masyarakat di kalangan pondok pesantren tambah dia, banyak mengeluhkan soal kurangnya ruang belajar atau kobong, Bantuan Pendidikan Menengah Universal atau BPMU.

“Di lingkungan pondok pesantren, mereka selalu mengeluhkan soal kobong, dan mempertanyakan realisasi BPMU untuk MA yang memang tidak bisa direalisasikan di 2022,” tambah dia. ***