Refly Harun Sebut Lampiran Perpres Investasi Miras Kebijakan Publik Paling Buruk


Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun Sumber: Instagram @reflyharun.

jabarnetwork.com, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai lampiran soal aturan investasi di bidang industri minuman keras pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai pembentukan public policy atau kebijakan publik paling buruk.

“Kalau berkaca pada yang namanya pembentukan kebijakan publik atau public policy. Perpres No. 10 Tahun 2021 (Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal) ini buruk sekali,” tuturnya seperti dikutip www.jabarnetwork.com,  dalam Chanel Youtube Refly Harun, Jakarta, Rabu 3 Maret 2021.

Menurut Refly, meskipun lampiran soal aturan investasi di bidang industri minuman keras pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal berlaku atau terbuka untuk di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat, tetap saja aturan tersebut sebagai kebijakan publik paling buruk.

“Bagaimana mungkin di negara yang mayoritas penduduknya muslim, yang mengharamkan minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras tiba-tiba muncul kebijakan publik seperti ini (kebijakan yang justru kontradiktif dengan kondisi tersebut),” kata dia.

Selain itu, Refly Harun pun mempertanyakan cara berpikir pemerintah yang tiba-tiba membuat kebijakan membuka kran investasi minuman keras ditengah Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Mayoritas masyarakat yang sudah sangat jelas mengharamkan minuman beralkohol atau minuman keras.

“Bagaimana cara berpikir pemerintah itu. Siapa otak dibalik semua ini? Hanya demi investasi dan uang,” kata dia.

Kalau kebijakan ini dibuat atas dasar peluang investasi uang dan tujuan pasarnya adalah ekspor. Pola pikir tersebut justru aneh, Indonesia yang negara mayoritas muslim menghasilkan ekspor minuman beralkohol atau tertinggi pengonsumsi minuman keras.

“Bicara soal investasi pasti ujungnya adalah keuntungan. Melalui kebijakan dibukanya kran investasi minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras ini. Pasti harapan atau doa pemerintah adalah industri minuman keras ini harus terus maju,” ujar dia.

Supaya maju, otomatis tingkat konsumsi minuman beralkohol ini harus tinggi dalam negeri atau luar negeri.

“Kalau kita mau menyumbang perdamaian di dunia (termasuk di negara sendiri) ya bukan ekspor minuman keras. Tapi seharusnya hal-hal baik dari Indonesia (bukan minuman keras) agar bisa dicontoh negara lain,” ucap dia[]

Leave a Reply