Prof Emil Salim Sebut Ada Agenda Politik 2024 Dibalik Pelemahan KPK


Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emil Salim (Foto: Instagram @danishanum)

jabarnetwork.com, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emil Salim  menilai, upaya melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) erat kaitannya dengan agenda politik.

Agenda politik yang dimaksud yakni, Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden- Wakil Presiden 2024.

Menurutnya, kebutuhan dana politik kian meningkat untuk Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.

Hal ini, akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi belum normal. Oleh sebab itu, pelu strategi menghimpun dana yang tersedia.

Dana yang tersedia yang dimaksud adalah uang negara yang dijaga oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi. Salah satunya adalah KPK.

Karena KPK dinilai menjegal upaya strategi menghimpun dana politik untuk Pemilu dan Pilpres 2024.

Maka, masuk akal banyak cara untuk melumpuhkan KPK.

“Kebutuhan dana politik kian meningkat untuk Pemilu dan Pilpres 2024. Akibat Covid, kegiatan ekonomi belum normal,” tutur dia dalam cuitannya di Twitter @emilsalim2010 yang dilansir JBN, Bandung, Selasa, 11 Mei 2021.

“Perlu strategi himpun dana yang tersedia, uang negara yang dijaga oleh lembaga-lembaga pengawasan resmi, KPK. Karena itu, perlu usaha melumpuhkannya. Masuk akalkah,” kata dia.

Keganjilan Dibalik Tes Wawasan Kebangsaan Calon ASN KPK

Selain itu, ia pun menilai bungkamnya para tokoh-tokoh pemerintah dan partai politik atas keganjilan tes wawasan kebangsaan (TWK) calon ASN KPK yang dinilai banyak pihak sebagai salah satu upaya pelemahan lembaga anti rasuah tersebut.

Sebagai sikap sepakat, setuju atas upaya melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

“Selagi masyarakat ramai mendiskusikan keganjilan ujian kebangsaan bagi calon Aparatur Sipil Negaa (ASN) di lingkungan KPK,” kata dia.

“Sangat menarik bahwa tokoh-tokoh pemerintah dan partai politik membungkam diri, seakan-akan membenarkan ungkapan berdiam diri berarti sepakat,” ujar dia.

Sebelumnya ramai soal 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebanggan (TWK) dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Dikabarkan pula bahwa pegawai KPK yang tidak lolos tersebut terancam akan diberhentikan.

Untuk diketahui pelaksanaan TWK bagi pegawai KPK adalah buntut dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK.

Dikatakan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan satu diantaranya, Undang-Undang ( UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Keua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[]

Leave a Reply