Perangkat Desa, ASN Banyak yang Gagal Paham Penataan Ruang Desa


Kepala DPM-Desa Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono (Foto:Humas DPM-Desa Jawa Barat)

jabarnetwork.com, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM-Desa Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Sekolah Penataan Ruang Desa untuk Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa lainnya.

Sekolah Penataan Ruang Desa ini digagas dilatarbelakangi karena masih minimnya pemahaman ASN dan perangkat desa terkait penataan desa.

Menurut Kepala DPM-Desa Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, saat ini penataan ruang desa masih menjadi hal yang baru bagi ASN dan perangkat desa di seluruh Jawa Barat.

“Banyak yang belum paham, salah satunya karena belum ada pedoman baku tentang penyusunan tata ruang desa,” tutur dia dikutip JBN dari siaran pers Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kamis 20 Mei 2021.

Padahal lanjut Bambang Tirtoyuliono mengatakan, perangkat desa atau ASN di setiap pemerintah desa diwajibkan untuk bisa menata desanya masing-masing.

“Sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,” kata dia.

“Oleh sebab itu, kami mengadakan Sekolah Penataan Ruang ini,” jelas dia.

Dengan harapan nantinya, ASN dan perangkat desa bisa lebih memahami penataan ruang desa berbasis desa.

Termasuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka (ASN dan perangkat desa) terhadap sistem pemerintah kabupaten, terutama pemerintah desa.

“Acara digelar dengan tujuan untuk mengedukasi dan membina ASN, perangkat desa agar lebih paham dalam penataan ruang desa berbasis desa. Termasuk (sistem administrasi) pemerintah kabupaten dan pemerintah desa,” ujar dia.

Masih menurut Bambang, pemahaman dalam penataan ruang desa ini sangat penting.

Mengingat penataan ruang desa menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan desa yakni, sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDDesa.

“Dimulai dari penetapan dan penegasan batas desa yang menjadi legitimasi suatu wilayah pemerintahan desa,” tegas dia.

Tak hanya itu, pentingnya perangkat desa atau ASN paham terkait penataan ruang desa karena ini berkaitan pula dengan deliniasi batas wilayah desa.

“Yang kedepannya akan didokumentasikan berbasis spasial,” ujar dia.

Bambang menambahkan, dalam acara Sekolah Penataan Ruang Desa untuk Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa ini, peserta tak hanya diberikan panduan tata cara melaksanaan penataan ruang desa.

Namun, diberikan juga materi berupa RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Barat. Termasuk kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat, pembangunan kawasan desa.

“Dan penyusunan rencana tata ruang wilayah berbasis kawasan perdesaan, serta pemetaan potensi Jawa Barat berbasis data IDM,” tambah dia.

Untuk diketahui Sekolah Penataan Ruang Desa 2021 ini dilakukan sejak Rabu 19 Mei sampai Jumat 21 Mei 2021 di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Dikuti sebanyak 60 peserta dari 18 DPMD kabupaten dan kota, 18 dinas tata ruang kabupaten, serta 18 APDESI kabupaten dan kota[]

Leave a Reply