Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan, Pepep Saepul Hidayat (kiri) */Humas DPRD Jawa Barat/
JABARNETWORK|BANDUNG – Pepep Saepul Hidayat, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan mengungkapkan, banyak warga yang protes atas lambatnya pemerintah dalam penanganan infrastruktur jalan hingga irigasi rusak.
Protes atau keluhan tersebut banyak diterima Persatuan Pepep Saepul Hidayat selasa reses di daerah pemilihannya, baik itu di Kabupaten Majalengka, Sumedang atau Kabupaten Subang.
“Setiap reses, saya selalu menerima banyak keluhan jalan rusak. Terutamanya, soal protes penanganan atau lambatnya penanganan infrastruktur jalan, dan irigasi,” ungkap Pepep Saepul Hidayat, Jakarta, Jumat 24 Februari 2023.
Jadi, tak hanya masalah ruas jalan Majalengka Kota sampai Cikijing yang diprotes masyarakat gara-gara rusak parah hingga viral di media sosial. Namun, kasus serupa sebenarnya banyak.
“Masyarakat yang protes karena jalan rusak memang banyak tak hanya Majalengka Kota- Cikijing. Setiap reses, saya selalu menerima banyak keluhan tersebut. Masyarakat banyak mengeluhkan terutamanya soal penanganan atau lambatnya penanganan infrastruktur jalan, dan irigasi,” tegas dia.
Lambatnya penanganan atau perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi tersebut kata dia, satu diantaranya ruas jalan Majalengka Kota-Cikijing karena dampak dari pemangkasan anggaran perbaikan jalan dan irigasi.
Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan beberapa tahun kebelakang untuk penanggulangan Covid-19. Namun demikian, di 2023 pihaknya memastikan pos anggaran penanganan infrastruktur jalan salah satunya untuk ruas jalan Majalengka Kota-Cikijing sudah dianggarkan.
“Ruas jalan Kadipaten, Majalengka Kota- Cikijing yang rusak parah itu akan diperbaiki tahun ini (2023). (Anggarannya) sudah diusulkan dalam forum rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, dan insyallah akan direalisasikan pada TA 2023,” kata dia.
“Anggaran perbaikan jalan rusak Kadipaten, Majalengka Kota- Cikijing sudah pasti, sudah dianggarkan di APBD 2023. Saya sudah mengonfirmasi ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jawa Barat dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat,” sambungnya.***
