Papua Tolak Investasi Miras, Masyarakat Papua Kompak Menolak

Gudang minuman keras .

jabarnetwork.com, Kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka kran investasi minuman keras baik untuk industri besar maupun kecil (eceran) menunai penolakan keras dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari masyarakat hingga tokoh publik asal Papua.

Salah satunya dari Anggota DPD RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Filep Wamafma. Secara tegas ia meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan perizinan investasi minuman keras tersebut.

“Kami minta presiden mencabut kebijakan investasi minuman keras di Papua. Kami meminta presiden dapat mempertimbangkan kembali Perpres tentang Minuman Keras  yang diteken di awal Februari 2021,” tutur dia, Bandung, Senin 1 Maret 2021.

Jokowi Inkonsisten dalam Menyelesaikan Persoalan di Papua

Menurut Filep, kebijakan Joko Widodo tersebut dinilai inkonsisten dengan niat awal presiden yang ingin membangun Papua ke arah yang lebih baik. Pemerintah pusat tidak melihat bahwa persoalan di Papua tak hanya politik dan sosial, tetapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminial yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

“Soal perizinan minuman keras ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Hari ini, masalah Papua tidak hanya politik tetapi hukum dan krimanal yang diakibatkan dari minuman keras,” kata dia.

Selain inkonsisten, Filep pun menilai kebijakan Presiden Joko Widodo terkait investasi minuman keras ini bertentangan dengan kebijakan yang ada di daerah yang justru tengah memerangi minuman keras karena kembali lagi dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Kebijakan investasi minuman keras ini pun secara tegas bertentagan dengan para tokoh agama di Papua.

“Apa artinya Pemda Papua, tokoh agama, tokoh gereja yang menyatakan minuman keras itu haram di Papua, atau tidak diizinkan di Papua. Sejauh mana komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua apabila pemerintah kemudian mengizinkan minuman beralkohol itu dipasok ke Papua,” ucap dia.

Melihat sikap Pemerintah Pusat yang terkesan inkonsisten dalam membangun Papua ke arah yang lebih baik.  Ia pun menyarankan pemerintah sebaiknya mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Papua dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih relevan dengan kondisi Papua saat ini. Salah satunya persoalan tingginya angka kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras.

“Presiden Jokowi seharusnya memiliki tanggung awab politik kepada rakyat Papua dengan pemilihan presiden lalu, bahwa hampir 95% rakyat Papua memberikan hak suaranya kepada beliau,” ujar dia.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo seharusnya berpikir tidak hanya sesaat, tetapi berpikir panjang terhadap hal-hal yang akan mendatang. Salah satunya dampak dibukanya kran investasi minuman keras di Papua.

“Sekali lagi, saya minta Presiden Jokowi untuk mencabut izin investasi minuman beralkohol di Tanah Papua,” ujar dia.

Penolakan pun disampaikan tegas oleh Majelis Rakyat Papua atau MRP. MRP tegas menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Sebab, kebijakan tersebut akan berdampak pada semakin tingginya orang asli papua (OAP) yang meninggal karena minuman keras.

“MRP Pokja Agama tegas menolak Perpres No.10 tahun 2021. Sebagai lembaga kultural yang melindungi hak-hak orang asli papua (OAP) berpikir sangat tepat rayat harus menolak Perpres itum karena ancaman bagi orang asli Papua,” tutur Ketua Pokja Agama MRP,Yoel Mulait.

Pemerintah pusat seharusnya melihat realitas di Papua, tingginya angka kriminalitas akibat minuman keras, dan meningkatnya kematian karena minuman keras termasuk narkoba yang sudah sangat masif masuk ke Papua[]

Leave a Reply