One Pesantren One Product Bakal Diadopsi di Jakarta

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji

jabarnetwork.com, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Idris Ahmad akan mengadopsi program One Pesantren One Product atau OPOP untuk memberdayakan UMKM di Jakarta.

Hal ini disampaikan Idris Ahmad saat kunjungan kerja ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat, Kota Banduung, Jumat 28 Mei 2021.

Menurut dia, di DKI Jakarta ada program yang serupa dengan OPOP di Jawa Barat, dan rencananya bakal segera direalisasikan di Jakarta dalam waktu dekat.

Rencananya, Pemerintah DKI Jakarta bakal mengadopsi program OPOP untuk berbagai komunitas berbeda dengan tujuan memberdayakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Terutama ditengah kondisi berbagai upaya dalam menumbuhkan atau perbaikan ekonomi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.

“Kami melihat keberhasilan OPOP dan bisa juga dilaksanakan di Jakarta untuk berbagai komunitas yang berbeda,” tutur dia dikutip JBN dari siaran pers Humas Pemda Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat 28 Mei 2021.

Sementara itu, di depan anggota DPRD DKI Jakarta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji menuturkan ihwal awal mula digagasnya program OPOP di Jawa Barat.

Menurutnya, program OPOP dimulai sejak 2019  hingga saat ini program ini masih berjalan.  OPOP menyasar kurang lebih 1.574 pesantren di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Ada 10 bidang usaha yang dikembangkan (dari OPOP) yakni, bidang layanan jasa, peternakan, fashion, perikanan, pertanian, perdagangan, kerajinan tangan, minuman dan makanan dan usaha jenis lainnya,” kata dia.

Untuk menyukseskan program OPOP ini lanjut Kusmana menjelaskan,  Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat turut menurunkan kurang lebih 185 pendamping.

“Untuk membantu pengembangan produk unggulan di pesantren-pesantren,” jelas dia.

Sejak awal, tujuan digagasnya OPOP ini ingin meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesantren di Jawa Barat.

“Karena selama ini pembiayaan pesantren hanya mengandalkan sumbangan orang tua, hibah pemerintah dan  bantuan dana waqaf, “ kata dia.

Melalui OPOP sumber pembiayaan pesantren mulai berubah, pesantren sudah mandiri secara ekonomi melalui OPOP.

“Sudah mampu menghasilkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi,” ucap dia.

Tak Semua Pesantren Punya NSPP

Meski OPOP dinilai berhasil, tetapi sayangnya masih ada kendala yang dijumpai. Masalah atau hambatan tersebut yakni, tidak semua pesantren sudah memiliki nomor statistik pondok pesantren (NSPP).

“Atau sudah terdaftar pemerintah sebagai salah satu syarat mengikuti program OPOP,” ujar dia.

Sampai saat ini, pesantren yang sudah memiliki NSPP sekitar 8.264 lokasi. Namun yang belum memiliki NSPP tersebut ternyata masih banyak yakni, diperkiraka lebih dari 12 ribu tersebar di semua wilayah di Jawa Barat[]

Leave a Reply