Libur Imlek, Kementerian PANRB Larang PNS Mudik Ini Sanksinya

Sumber: Humas Pemda Provinsi Jawa Barat.

jabarnetwork.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo melarang keras Aparatur Sipil Negara (ASN) mudik atau bepergian ke luar daerah selama libur Imlek.

Pembatasan mobilitas ASN ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri PANRB No.4/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN selama Libur Tahun Baru Imlek di masa pandemi Covid-19 yang berlaku 11- 14 Februari 2021.

“Pegawai ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode Tahun Baru Imlek,” tuturnya dalam surat edaran tersebut yang dikutip dilaman menpan.go.id, Bandung, Kamis 11 Februari 2021.

Apabila ASN masih nekat untuk mudik atau bepergian ke luar kota, Kementerian PANRB tegas akan memberikan sanksi sesuai PP No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No.49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berikut ancaman sanksi tegas bagi ASN melanggar kebijalan larangan mudik berdasarkan PP No.53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan PP No.49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

1. Teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun

3. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

4. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun

5. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

6. Penurunan pangkat setingkah lebih rendah selam 3 tahun

7. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

8. Pembebasan dari jabatan

9. Pemberhentian

Walaupun kebijakan larangan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi pegawai ASN sifatnya wajib. ASN masih bisa bepergian ke luar daerah apabila dalam kondisi mendesak atau terpaksa, dan harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya terlebih dahulu serta memperhatikan empat hal penting diantaranya;

1. Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

2. Peraturan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuanmengenai pembatasa keluar dan masuk orang.

3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

4. Memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan[]

Leave a Reply