KPK: Publik Punya Pesimisme yang Berlebihan terhadap Pemerintah

Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan).

jabarnetwork.com, Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengingatkan pentingnya  ada komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pejabat pemerintah, karena saat ini masyarakat punya pesimisme yang berlebihan terhadap pemerintah.

Untuk itu lewat sarana yang ada, Hubungan Masyarakat (Humas) di instansi atau lembaga pemerintah harus membuat instansi lebih bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga bisa menjawab persoalan yang ada.

“Saya yakin betul kepala daerah akan mendukung kalau humas punya concern pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga informasi itu fokus pada bagaimana masyarakat merasakan kehadiran dari pemerintah daerah tersebut,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Senin (12/08/2019).

Apabila hal ini bisa terlaksana jelas  Febri,  ujungnya, penikmat terakhir tetap saja pimpinan daerah atau di instansi tersebut,  karena masyarakat mulai percaya, masyarakat merasa terlayani.

“Ini yang harapannya bisa menjadi cara pandang bersama untuk unsur pimpinan daerah sekaligus karyawan atau pejabat di bidang humas,” jelas dia.

Menurut Febri, sebenarnya yang  diinginkan publik saat ini bukan bukan soal kepala daerah buka acara seremonial, bukan juga sambutan. Tetapi, selain komunikasi dua arah juga semakin banyak pejabat berinteraksi dengan masyarakat, akan semakin bagus.  Media sosial bisa jadi sarana untuk itu.

“Kepada Humas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dan 27 kabupaten/kota di dalamnya, dia meminta ada standardisasi dan penentuan arah dari tugas kehumasan, terutama mengembangkan interaksi dengan masyarakat..” kata dia.

Dia menambahkan, saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK sendiri mencapai 85 persen. Hal itu tak lepas dari cara pandang Humas KPK dalam melihat peran informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pekerjaan yang dilakukan.

“KPK bertanggung jawab pada publik, jadi bukan sosialisasi keberhasilan, tapi lebih dari itu (yakni) mempertanggungjawabkan uang yang diberikan kepada masyarakat untuk apa saja,” ucap Febri.

Leave a Reply