Komentar Para Politisi atas Wacana Revisi UU ITE, Ada yang Setuju sampai Ngedumel

Presiden RI Jokowi saat menyampaikan rencana revisi UU ITE

jabarnetwork.com, Pemerintah berencana akan merevisi Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Rencana ini digagas  pemerintah karena dinilai publik terdapat beberapa pasal karet dalam UU ITE tersebut.

Dalam implementasinya, pasal karet dalam UU ITE ini justru banyak digunakan untuk saling melaporkan. Sehingga banyak publik beranggapan UU ITE ini tidak memberi rasa keadilan bagi sebagain masyarakat.

Pasal-pasal dalam UU ITE yang dianggap pasal karet tersebut salah satunya;

1. Pasal 27 ayat 3 UU No.18 Tahun 2016 Jo UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronil (ITE)

“Setiap orang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang Ujaran Kebencian

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan asa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”

Pasca pemerintah mengumumkan rencana revisi UU ITE tersebut, ramai politisi merespon rencana tersebut di media sosialnya.  Respon sinis hingga kritik keras disampaikan oleh banyak politisi diantaranya;

1. Hidayat Nur Wahid

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespon dalam cuitannya “segera minta fraksi-fraksi pendukungnya (pendukung pemerintah) di DPR revisi UU ITE. Fraksi-fraksi non pemerintah: FPKS dan FPD mendukung. Saya dan banyak pihak sudah usulkan agar UU ITE direvisi karena implementasinya seringtak adil. Pasalnya banyak dikaretkan.”

“UU ITE yang pasalnya “dikaretkan” (Pasal 17,27,28,9), oleh Presiden Jokowi dimintaka untuk direvisi. Bagus, tapi revisi lebih efektik kalau inisiatifnya dari pemerintah. Presiden undang pimpinan partai-partai pendukung pemerintah, di DPR mereka mayoritas mutlak. Demi keadilan FPKS dukung Prof @Mahfud MD.”

“Nah bila memang demikian, sudah seharusnya bila pasal-pasal karet itu segera direvisi. Sebagaimana tuntutan banyak pihak, dan akhirnya jadi permintaan Presiden Jokowi. Agar tak ada lagi celah kriminalisasi dalam penegakkan hukum. Agar tak makin banyak korban karena praktek hukum tak adil itu.”

2. Andi Arief

Tak ketinggalan Andi Arief, politisi asal Partai Demokrat pun merespon rencana revisi UU ITE dalam akun twitternya @andiarief_

“Kalau rezim ini ini gak mau dikritik, ya gak usah kecewa. Kita tinggal hitung mundur saja 2024 ganti presiden.”

3. Fahri Hamzah

Fakri Hamzah, mantan politisi PKS yang kini menjadi salah satu pendiri Partai Gelora pun merespon rencana revisi UU ITE oleh pemerintah. Dalam cuitannya di twitter, ia mangatakan:

“Alhamdulilah, usul saya, cabut saja UU ITE dan segera bahas pengesahan KUHP baru yang sebenarnya pada DPR RI periode lalu sudah selesai pembicaraan tingkat pertama. Ganti KUHP produk Belanda dengan UU yang merupakan kodifikasi hukum pidana karya sendiri. “

“Respon negara atas kebebasan rakyat termasuk di dunia maya bukan dengan membawanya ke ruang sidang, tetapi yang lebih penting dan kebanyakan dari itu adaah menjaga kebebasan agar kedua belah pihak saling jawab dan klarifikasi. Inilah tangga peradaban.”

4. Mardani Ali Sera

Sama seperti Hidayat Nur Wahid, Mardani Ali Sera politisi asal PKS ini pun setuju terhadap rencana tersebut. Seperti dalam cuitannya di twitter.

“Semestinya Presiden Joko Widodo melihat kenyataannya bahwa masyaakat semakin takut dalam berpendapat. Apalagi menyampaikan kritik kepada pemerintah. Perlu ada revisi UU ITE karena banyak pasal karet yang membuat masyarakat takut menyampaikan kritik.”[]

Leave a Reply