jabarnetwork.com-DPW PPP Jawa Barat menegaskan elektabilitas PPP tidak akan terlalu berpengaruh pasca Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy tertangkap KPK hari ini di Jawa Timur.
Sebab, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukanlah partai figur atau partai yang mengandalkan figur seperti dalam kultur organisasi. PPP partai modern yang merupakan partai sistem.
“Kita (PPP) bukan partai figur tetapi sistem, dengan adanya kasus ini tidak akan terlalu mempengaruhi elektabilitas PPP,” tegas Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Bandung, Jumat (15/03/2019).
Sementara itu Sekretaris DPW PPP Jawa Barat, Pepep Syaiful Hidayat mengatakan sampai saat ini DPW PPP Jabar masih berkoordinasi dengan DPP PPP. Sehingga sampai saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih banyak.
Pengamat: PPP Segera Minta Maaf Demi Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat
Peneliti Senior Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran Bandung, Idil Akbar menilai kasus yang menimpa Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy mempengaruhi elektabilitas PPP tetapi tidak sampai signifikan karena PPP memang bukan partai figur tetapi sistem.
Namun demikian, meskipun pengaruhnya tidak signifikan terhadap elektabilitas PPP tetapi mau tidak mau kasus ini memang menambah berat Pekerjaan Rumah PPP dalam memperjuangkan lolos ambang batas parlemen di Pemilu 2019.
“PPP memang bukan partai figur, tetapi karena kasus OTT Ketua Umum PPP, Romahurmuziy ini menjadi pukulan besar bagi PPP, dan mau tidak mau menurunkan perolehan suara atau keyakinan masyarakat terhadap PPP,” tuturnya.
Sehingga pasca kasus ini, PPP harus terus berjuang keras menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap PPP. Bagaimana caranya? Sederhana, PPP eloknya langsung meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait kasus yang menimpa Romahurmuziy, Ketua Umum PPP.
“Langkah yang harus dilakukan agar eksistensi dan elektabilitas PPP tidak turun, PPP harus ikhlas jangan melakukan pembenaran karena kasus ini sudah terjadi dan masih dalam proses tindak lanjut,” jelas Idil.
Selain itu terang Idil, baiknya PPP segera melakukan konsolidasi internal dari tingkap pusat sampai daerah. Segera menentukan pengganti Ketua Umumnya, Romahurmuziy dengan sosok lain yang mumpuni memimpin PPP.
“Banyak sosok yang bisa menggantikan Romahurmuziy di internal PPP, maka segeralah ganti Ketum PPP,” terang dia.
Disamping segera adanya pergantian Ketua Umum, sebaiknya PPP segera mengubah strategi dalam memenangkan Pemilu Legislatif atau paling konkretnya menyusun strategi lain agar bisa lolos ambang batas parlemen dan terus eksis di mata masyarakat.
“Jangan sampai kasus yang menimpa Romahurmuziy ini justru digoreng oleh kubu PPP Muktamar Jakarta, Humprey Djemat, atau digunakan pihak lain, kompetitor politik dalam kontek Pileg ataupun Pilres,” tegas Idil.
Intinya, saat ini PPP memiliki PR besar yakni, pasca kasus yang menimpa Ketua Umum PPP, Romahurmuziy PPP harus berjuang mempertahankan eksistensi atau lolos ambang batas parlemen, dan persiapan PPP menghadapi Pemilihan Legislatif 2019. “Saya merekomendasikan segera membangun kembali keyakinan masyarakat dan internal partai, biarlah kasus Romahurmuziy ini berjalan sesuai prosesnya. Bukan maksud ditinggalkan Ketua Umumnya, tetapi fokus terhadap partai PPP,” tutup dia
