Kemenkumham Jabar Kolaborasi Hak Warga dengan Pemkot Bandung Terus Berlanjut

Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya (tengah) bersama Wali Kota Bandung Yana Mulyana (kanan) */Humas Pemkot Bandung/

JABARNETWORK|BANDUNG – Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya berharap kolaborasi pemenuhan hak warga binaan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berlanjut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya usai penyerahan KTP elektronik dari Pemkot Bandung kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Banceuy.

“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena telah membantu tugas dan fungsi kami memberikan pelayanan kepada warga binaan,” kata R Andika Dwi Prasetya, Bandung, Senin 13 Maret 2023.

“Saya berharap kolaborasi dengan Pemkot Bandung terus berkelanjutan terutama untuk pemenuhan hak akan administrasi kependudukan setiap warga masyarakat, “ sambung R Andika Dwi Prasetya.

Saat ini kata dia  ada 3.000 warga binaan yang perlu diperhatikan haknya untuk mengakses berbagai fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

“Saya yakin Pemkot Bandung punya visi menyejahterakan masyarakat. Tidak hanya persiapan pemilu saja. Saya harap ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki indentitas kependudukan,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, penyerahan KTP elektronik menjadi salah satu kewajiban Pemkot Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak administasi kependudukan, terutama jelang Pemilu 2024.

“Kita memberikan hak administrasi kependudukan bagi warga binaan, karena pemilu membutuhkan data yang akurat, “ kata Yana Mulyana.

Setelah mendapatkan KTP elektronik, warga binaan telah mendapatkan kepastian hukum dalam pengurusan administrasi.

“Warga binaan harus memiliki KTP elektronik supaya bisa mengurus administrasi selama menjadi penghuni lapas dan setelah kembali ke masyarakat nanti,” ucap dia.

KTP elektronik dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi seperti remisi hukuman, asimilasi, rehabilitasi hingga nanti ketika kembali ke masyarakat.

“Ini bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara sekaligus mendukung terwujudnya basis data penduduk yang akurat,” tegas dia.

Selain itu, tertibnya administrasi kependudukan dapat dipakai warga binaan untuk mengakses berbagai layanan dasar di Kota Bandung.

“Kota Bandung telah menerapkan UHC, setiap warga yang punya KTP kota Bandung berobat gratis,” ujar dia.

“Bagi warga KTP Bandung berhak mendapatkan pendidikan di kota Bandung. Bagi yang rawan melanjutkan pendidikan, itu gratis. Maka administrasi kependudukan sangat penting,” sambung dia.

Untuk diketahui, jelang Pemilu 2024 Pemkot Bandung menyerahkan 64 keping KTP elektronik kepada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Banceuy.

Penyerahan KTP tersebut langsung diberikan Wali Kota Bandung Yana Mulyana kepada warga binaan Lapas kelas 2A Banceuy. ***

Leave a Reply