jabarnetwork.com-Komisi I DRPD Jawa Barat kecewa terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena tidak dilibatkan dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Ridwan Kamil.
“Tidak ada kita (DPRD) Jabar diikutsertakan atau sekedar meminta pendapat. Sama sekali tidak ada,” tutur Ketua Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Syahrir saat dihubungi dari Bandung, Rabu (20/3/2019).
Menurut Syahrir, meskipun pembentukan TAP Ridwan Kamil menjadi hak preogratif Gubernur Jawa Barat demi percepatan pembangunan di Jabar tetapi eloknya sebelumnya dikonsultasikan kepada DPRD Jabar melalui Komisi I. Sehingga ada koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Kita berharap ada koordinasi dengan DPRD tetapi tidak ada sama sekali. Saya baru tahu apabila TAP Ridwan Kamil bisa diperpanjang 5 tahun, tetapi saya belum yakin. Nanti akan kita konfirmasi,” tegas Syahrir.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat, Didin Supriadin mengatakan keberadaan TAP Ridwan Kamil ini kurang lebih muncul di akhir 2018 dan dirinya mengklaim yang pertama mempertanyakan keberadaan TAP Ridwan Kamil. Sebab, pada era Ahmad Heryawan pun pernah ada tim atau tenaga ahli pendukung di Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti TAP Ridwan Kamil, tetapi pada era Ahmad Heryawan tim tersebut berakhir setelah masa transisi atau hanya beberapa bulan saja.
“Dan sekarang di era Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul muncul kembali dengan nama TAP (Tim Akselerasi Pembangunan) Ridwan Kamil dengan masa kerja lebih lama lagi yang katanya diperpanjang sampai 5 tahun, “ tambah Didin.
Pertanyaannya, apakah hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada. Apakah ada payung hukumnya karena hal ini kaitannya dengan anggaran apalagi didalam TAP Ridwan Kamil tersebut ada beberapa anggota dari mantan tim suksesnya Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum serta beberapa dari keluarga dekatnya Ridwan Kamil.
“Dan itu harus ada penjelasannya, kenapa harus seperti itu. Memangnya tidak ada tim ahli lain di Jabar? tanya Didin.
Selain itu dirinya sangat menyayangkan bahwa sebenarnya banyak sekali ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jabar yang profesional . Pemprov Jabar memiliki lembaga yang setiap tahunnya selalu meningkatkan kualitas SDM di Pemprov Jabar melalui pelatihan dan pendidikan agar sesuai dengan tupoksi dan itu ada anggarannya.
“Kenapa Gubernur Jabar, Ridwan Kamil tidak menggunakan ahli yang sudah ada,” kata dia.
Sebenarnya Gubernur Jabar dipersilahkan saja membuat kebijakan atau membentuk tim apapun selama hal tersebut tidak melanggar aturan yang ada. DPRD Jabar hanya ingin memastikan Gubernur Jabar tidak melanggar aturan dan kebijakan yang dikeluarkannya tersebut on the track.
