Kang Uu Ungkap Permasalahan Pekerja Migran di Jabar yang Banyak Terkendala Bahasa Negara Tujuan


Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (Foto: Humas Pemda Provinsi Jawa Barat)

jabarnetwork.com, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan, banyak kendala yang dimiliki para pekerja migran Indonesia, terutama di Jawa Barat.

Satu diantaraya, kendala keahlian bahasa negara yang akan dituju oleh para pekerja migran.

“Oleh karena itu diperlukan kerja sama antar pemerintah dengan pihak penyalur tenaga kerja, dan tenaga kerja itu sendiri supaya para pekerja migran bisa sesuai dengan keinginan semua pihak,” tutur dia dalam siaran pers Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diterima JBN, Bandung,  Jumat, 7 Mei 2021.

Selain itu, Uu Ruzhanul  Ulum atau yang lebih dikenal sebagai Kang Uu pun mengimbau kepada seluruh calon pekerja migran agar taat aturan.

Para pekerja dianjurkan berangkat ke luar negeri secara legal. Jangan sampai berangkat secara ilegal lewat agen- agen penyalur tenaga kerja yang tidak jelas.

“Apalagi, Jabar telah memiliki Jabar Migran Service Center (JMSC), sebagai wadah perekrutan, pengaduan, serta pelayanan lainnya terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI),” kata Kang Uu.

Masih menurut Kang Uu, peluang untuk menjadi pekerja migran saat ini terbuka luas. Hingga saat ini pun masih banyak permintaan tenaga kerja dari luar negeri, termasuk permintaan dari Jepang.

“Pemerintah selalu menyampaikan bahwa menjadi pekerja migran jangan sampai jadi pilihan terakhir. Sehingga segalanya dipersiapkan dengan sebaik mungkin,” ujar dia.

Jabar Menjadi Provinsi Terbanyak yang Kirimkan Pekerja Migran 

Terkait pekerja migran tambah Kang Uu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat senantiasa berupaya memberikan perhatian kepada pekerja migran.

Satu diantaranya dengan melaksanakan amanat Perda Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan PMI Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Perda pekerja migran ini disebut perda yang pertama di Indonesia. Pemda Prov Jabar merasa penting memiliki perda ini karena Jabar sebagai penyumbang pekerja migram terbesar di Indonesia,” tambah dia.

Perda ini juga kata Kang Uu, diklaim menguatkan  UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mulai dari pendistribusian kewenangan, tugas dan tanggung jawab di mana itu tanggung jawab Provinsi, diatur dalam Pasal 40.

“Selain itu, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan kota diatur dalam Pasal 41. Demikian juga kewenangan, tugas dan tanggung pemerintah desa diatur dalam Pasal 42,” tegas dia.

Disamping itu, salah satu bentuk perhatian kepada pekerja migran. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pun berupaya menyediakan pendidikan kompetensi untuk para pekerja.

“Diupayakan penguatan lembaga akreditasi dan sertifikasi pekerja, menyediakan tenaga pendidik dan pelatih, peningkatan keterampilan keluarga pekerja migran, perlindungan perempuan dan anak,” ujar dia.

Serta tak kalah penting yakni edukasi keuangan pekerja migran, edukasi kewirausahaan, pengelolaan remitansi lembaga perbankan di negara tujuan.

 Seperti misalnya dengan kehadiran Bank bjb cabang Arab Saudi untuk membantu pekerja migran mengirimkan uang ke tanah air.

“Memang di era globalisasi persingan samakin ketat seleksi kehidupan semakin sulit, termasuk menjadi pekerja migran,” kata dia.

Di akhir, Kang Uu berjani akan terus menyosialisasikan UU 18/2017 untuk menciptakan iklim sehat bagi pekerja migram.

Pemda akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)[]

Leave a Reply