Jansen Sitindaon Pertanyakan Soal Pemecatan 51 Pegawai KPK

, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPD Partai Demokrat, Jansen Sitindaon

jabarnetwork.com, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPD Partai Demokrat, Jansen Sitindaon kecewa terhadap keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dinilainya justru bersebrangan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

Kebijakan yang dimaksud yaitu, keputusan BKN yang akhirnya memecat 51 pegawai  KPK dengan dalih berdasarkan penilaian asesor yang tidak memungkinkan 51 pegawai tersebut menjadi ASN di.

“Baru saja kemarin mengapresiasi sikap dan arahan Pak @Jokowi soal polemik TWK KPK yang isinya juga sejalan dengan putusan MK,” tutur dia dikutip JBN dari Twitter @jansen_jsp, Bandung, Rabu 26 Mei 2021.

“Namun barusan baca berita putusan dari BKN dan lain-lain malah berbeda,” kata Jansen kecewa.

Menurut Jansen, keputusan BKN tersebut sudah sangat berbeda dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan keputusa MK.

Ia pun mengingatkan kepada pihak terkait, bahwa melahirkan penyidik handal berintegritas itu tidak gampang.

KPK melalui keputusan BKN tersebut justru malah menyia-nyiakan puluhan pegawai KPK dengan cara memecatnya dengan dalih berdasarkan penilaian asesor, dan atas dasar arahan Presiden Joko Widodo.

“Melahirkan penyidik handal berintegritas itu tidak gampang, jangan malah yang sudah disia-siakan. Salam,” keluh dia.

Sebelumnya,  Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan 51 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau dengan kata lain dipecat.

Pemecatan dilakukan berdasarkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menunjukkan 51 pegawai KPK tersebut tidak bisa dilakukan penyesuaian lagi atau dengan kata lain tidak bisa lagi diperbaiki melalui pendidikan atau pelatihan.

Menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, tes wawasan kebangsaan terdapat 3 klaster indikator penilaian.

Pertama, klaster pribadi, kedua klaster pengaruh baik dan ketiga aspek PUNP yakni, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh turunan peraturan perundang-undangannya, NKRI dan konsep pemerintah yang sah.

“Dari 75 orang, 51 orang hasilnya negatif untuk aspek PUNP-nya. Aspek PUNP itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian dari aspek tersebut (dipecat),” tegas dia.

Pada berita sebelumnya, Presiden Joko Widodo pun telah mengistruksikan secara tegas kepada Menteri PAN-RB, Kepala BKN terutama Pimpinan KPK Firli Bahuri.

Untuk segera membatalkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK berstatus tidak memenuhi syarat atau TMN berdasarkan tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Instruksi Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas yang meminta 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK mengikuti pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

“Kalau dianggap ada kekurangan, tentu masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan,” pinta Jokowi.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), dan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes TWK tersebut.

Hal ini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK.

Dikatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

“Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ujar dia[]

Leave a Reply