Instruksi Satgas Penanganan Covid-19 Jabar untuk Pemerintah Desa terkait Arus Mudik


Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad (Foto: Humas Pemda Provinsi Jawa Barat)

jabarnetwork.com, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad meminta pemerintah desa dan kelurahan mengaktifkan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan.

Selain itu, pemerintah desa dan kelurahan pun diminta melakukan karantina bagi masyarakat pendatang atau pemudik selama lima hari.

“Kami anggap pemudik dan pendatang ini ibarat pasien tanpa gejala. Untuk itu, karantina diharuskan selama lima hari supaya tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan Covid-19,” tutur dia dalam siaran pers Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diterima JBN, Jakarta, Sabtu 1 Mei 2021.

Oleh sebab itu kata Daud, koordinasi antar pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota perlu diperkuat.

Kebijakan juga harus selaras, semua pihak harus mengambil pelajaran dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi akibat peningkatan mobilitas.

Hal senada pun disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar Ade Afriandi.  Potensi kedatangan pemudik ke daerah masih bisa terjadi meski sudah ada larangan mudik.

Pihaknya pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa se-Jawa Barat untuk melaksanakan kewajiban karantina bagi pelaku lintas batas wilayah yang sudah memasuki wilayah desa atau kelurahan.

“Termasuk meminta pemerintah desa dan keluruhan mengaktifkan peran Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro,” tutur dia.

Pemerintah desa atau kelurahan kata Ade, wajib menyiapkan tempat karantina bagi pemudik, baik lintas provinsi maupun kabupaten dan kota. Bisa juga pemudik diarahkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah tujuan mudik.

Meski begitu, tempat karantina harus dipastikan benar-benar mengisolasi pemudik dari masyarakat setempat.

“Tujuannya agar tidak terjadi kontak dengan warga setempat untuk mencegah penularan Covid-19,” kata dia.  

Jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat karantina, pemudik dapat melakukan karantina di tempat yang disediakan pemerintah desa dan kelurahan.

“Pemerintah desa dan kelurahan harus mengarahkan ke mana pemudik melakukan karantina mandiri selama lima hari jika rumah tujuan mudik tidak memungkinkan dijadikan tempat isolasi,” tegas dia.

Sementera itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada pemerintah desa untuk membuat ruang isolasi.

“Kami mendorong pemerintah desa membuat ruang isolasi selama menjelang mudik lebaran. Itu kita minta semua desa membuat ruang isolasi. Mengantisipasi manakala ada orang yang masuk, terjangkit positif, masuk ruang isolasi. Penanganannya dilakukan oleh Puskesmas,” kata Bambang.

Menurut Bambang, pemerintah desa hingga perangkat RT dan RW punya peran paling penting mencegah penularan Covid-19.

Pengawasan penerapan protokol kesehatan secara ketat berada pada gugus tugas tingkat desa atau kelurahan.

“Semua desa di Jabar (5.312 desa) sudah memiliki posko Covid-19. Kalau untuk ruang isolasi itu baru sekitar 1.000-an desa yang memiliki dari data yang sudah masuk. Relawan juga sudah terbentuk,” tambah dia[]

Leave a Reply