Infrastruktur, BPMU dan Ponpes Disorot Anggota Dewan Saat Reses

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kiri) bersama para pimpinan anggota DPRD Jawa Barat.

jabarnetwork.com, Permasalahan infrastruktur jalan kabupaten dan provinsi, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) hingga persoalan pembinaan pondok pesantren paling banyak diadukan masyarakat Kabupaten Indramayu dan Cirebon saat reses ke-1 Tahun Anggaran (TA) 2020-2021.

“Saya Dapil XII (Kabupaten Indramayu dan Cirebon). Hasil reses kemarin saya menerima berbagai aspirasi, tetapi yang paling banyak disampaikan (yang disoroti) masyarakat kemarin itu ada tiga persoalan,” tutur Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Umat (PKB) DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi, Bandung, Kamis 19 November 2020.

Persoalan pertama yang banyak dikeluhkan yakni, masalah buruknya jalan kabupaten dan provinsi di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu dan Cirebon yang berdampak pada sulitnya mengangkut hasil panen.

“Masuk daerah pedalaman, jalan desa memang sangat bagus ini berkat dana desa. Tetapi, masuk jalan kabupaten dan provinsi jalannya sangat buruk. Masyarakat sekitar menyebut jalan tersebut seperti ombak banyu karena saking parahnya kerusakan jalan tersebut, dan ini menjadi problem terutama untuk mengangkut hasil panen,” kata dia.

Persoalan kedua yang banyak dikeluhkan yakni, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang tidak merata. Ketidaksetaraan nilai BPMU antara SMA, SMK swasta dan negeri menjadi persoalan. Masyarakat menilai BPMU SMA, SMK swasta nilainya masih rendah dibandingkan dengan negeri.

“Saya akan mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencari solusi, skema 20% harus bisa mengcover itu. Mereka (sekolah swasta) menilai kalau mereka itu sama warga Jawa Barat, dan kenapa harus dibedakan,” jelas Politisi Senior asal PKB, Sidkon Djampi.

Persoalan lain yang banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Indramayu, terutama di Kabupaten Cirebon adalah pembinaan pondok pesantren. Banyak bangunan pondok pesantren yang rusak karena sudah lama tidak digunakan seiring kebijakan penerapan belajar dari rumah (BDR).

“Ponpes di Cirebon sangat banyak, dan sejak Covid-19 banyak Ponpes yang tutup atau melaksanakan belajar mengajarnya di rumah akibatnya bangunan Ponpes lembab yang akhirnya banyak rusak. Mereka meminta bantuan untuk perbaikannya,” tambah dia.

Sidkon yang juga menjadi Ketua Pansus Raperda Ponpes berjanji akan mencarikan solusi atas permasalahan tersebut, Raperda Ponpes ini menjadi leading sector pembinaan pondok pesantren.

“Kalau jalan di sekitar Ponpes rusak maka Bina Marga yang akan menindaklanjuti, buku di Ponpes rusak, kita akan dorong Dinas Pendidikan dan OPD terkait untuk berupaya mendistribusikan buku-buku, atau buat mobile library untuk di Ponpes. Saya akan mendorong Pemprov memfasilitasi kebutuhan Ponpes yang ada di Jabar,” ujar dia mengakhiri []

Leave a Reply