jabarnetwork.com, Peneliti Senior dari Indo Barometer, Asep Saepudin menilai anggaran pembelian ponsel mewah Rp1,3 miliar untuk 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat sebagai kebijakan paling zalim dan tak punya sence of crisis.
“Kebijakan yang tidak tepat, sungguh kebijakan yang zalim. Tidak punya sence of crisis, apalagi ditengah kondisi pandemi Covid-19. Ekonomi masyarakat melarat, banyak yang tengah kesusahan, dimana empati dan sensitifitas anggota DPRD Jabar,” tuturnya saat dihubungi dari Bandung, kemarin.
Seharusnya lanjut Asep menjelaskan, anggota DPRD Jawa Barat yang dipilih oleh masyarakat Jawa Barat tersebut lebih fokus pada penanganan Covid-19 baik itu aspek kesehatannnya terutama pemulihan ekonominya. Selama pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), banyak pengangguran. Banyak masyarakat miskin baru, dan bahkan masyarakat yang miskin tambah miskin. Masyarakat saat ini justru tengah membutuhkan bantuan sosial, bantuan langsung tunai (BLT) yang cukup bukan hanya Rp100.000.
“Pemerintah pusat yang tengah memangkas berbagai anggran demi pemulihan ekonomi melalui berbagai bantuan untuk masyarakat mempunyai tujuan untuk memangkas kesenjangan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Ini di daerah malah membeli barang mewah, ponsel mewah sampai Rp1,3 miliar (total anggarannya), belinya itu pakai duit rakyat dari pajak yang mereka bayarkan,” kata dia.
Seharusnya 120 anggota DPRD Jawa Barat lebih memperhatikan nasib masyarakat saat ini, ditengah pandemi Covid-19, ini malah menunjukkan kurang sensitifnya terhadap kesengsaraan masyarakat saat ini.
“Sekarang ini masyarakat tengah terhimpit ekonomi, sakit mengetahui 120 anggota DPRD Jabar dapat fasilitas ponsel mewah sampai Rp1,3 miliar. Betul-betul kebijakan zalim,” ucap dia.
Jangan Berdalih Demi Peningkatan Kinerja
Asep menambahkan, meskipun fasilitas ponsel mewah tersebut tidak menyalahi aturan. Tetapi hal ini erat kaitanya dengan pantas dan tidaknya, apalagi masih ditengah pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat yang kian terpuruk, dan tidak elok juga berdalih demi menunjang kinerja, dan dalih alasan lainnya.
“Saya melihat kebijakan (pemberian ponsel mewah) ini sangat menyakitkan. Mereka yang dipilih oleh rakyat seharusnya bisa memberikan solusi, kebijakan yang mampu mensejahterakan rakyat. Bukan duduk manis dan membuat keputusan, kebijakan yang menyakiti, zalim kepada masyarakat Jabar,” kata dia.
Ingat, masih banyak anak sekolah di Jawa Barat yang tak memiliki ponsel untuk sekolah daring. Terutama di daerah pelosok desa, contoh nyata salah satunya di pelosong Subang hingga Kabupaten Kuningan. Masih banyak anak sekolah yang tak memiliki ponsel, hidup dibawah garis kemiskinan.
“Jangankan ponsel untuk sekolah daring, kebanyakan mereka tinggal di daerah yang tanpa listrik. Dimana keprihatinan dan kepekaan 120 anggota DPRD Jawa Barat, “ tanya dia[]
