JABARNETWORK|BANDUNG – Hasbullah Rahmad, Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan pengambilan air tanah dalam skala besar.
Pengambilan air tanah dalam skala besar tersebut berdampak pada penurunan muka air tanah, termasuk penurunan mutu air tanah hingga penurHasbullah Rahmad, PAN, DPRD, Jawa Barat, air tanah,unan jumlah debit air alias krisis air.
“Saya cukup fokus terkait kerusakan lingkungan di Jawa Barat, salah satunya soal isu ancaman krisis air bersih di Jawa Barat. Beberapa daerah tercatat mulai mengalami defisit air bersih, “ tutur Hasbullah Rahmad kepada awak media, Bandung, Kamis 16 Maret 2023.
Menurut Hasbullah Rahmad, krisis air di beberapa daerah Jawa Barat karena masifnya eksploitasi pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan air tanah dalam skala besar tersebut biasanya dilakukan oleh sektor industri, perhotelan, perusahaan hingga mall.
Belum lagi, apabila sektor industri, perhotelan, perusahaan dan mall memiliki lebih dari 2 sumur. Kondisi tersebut memperparah dampak buruk dari eksploitasi air tanah.
“Jadi ketika air bawah tanah disedot dengan masif, dan masalahnya banyak perusahaan punya lebih satu sumur. Nah, ini yang menyebabkan krisis air bersih, karena sistem vacuum air ini membuat sumber mata air jadi berkurang,” keluh dia.
Padahal kata dia, Pemerintah Provinsi Jabar memiliki Peraturan Daerah yang mengatur soal pengelolaan air yakni, Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengeloaan Air Tanah.
Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur secara rinci soal pemanfaatan air tanah di Jawa Barat. Salah satunya soal prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan mengutamakan penggunaan air permukaan, dan prinsip keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pendayagunaan air tanah.
Namun tampaknya, Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengeloaan Air Tanah ini tak terimplementasi dengan baik.
“Nah menurut saya agar bisa terjaga keseimbangan lingkungan, pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah provinsi harus berani menegakkan Peraturan Daerah ini untuk menghentikan mereka-mereka yang mengeksploitasi air tanah,” ucap dia. ***
