Fraksi PKS Jabar: Kasus Covid Masih Tinggi Buntut Pemprov Jabar Tidak Tegas

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu .

jabarnetwork.com, Fraksi PKS DPRD Jawa Barat menyayangkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak tegas menindak pelanggar protokol kesehatan, sekaligus tidak konsisten dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan yang mengakibatkan kasus Covid-19 masih tinggi hingga memunculkan kluster-kluster baru.

“Klaster baru  terjadi hingga ke komunitas-komunitas adalah imbas dari tidak ketatnya pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk tidak tegas dalam memberikan sanksi,” keluh Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Haru Suandharu saat dihubungi dari Bandung, Kamis 19 November 2020.

Alih-alih menerapkan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah kata Haru melanjutkan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat malah memilih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kemudian Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan tersebut justru kurang begitu menjaga, menjamin kesehatan masyarakat.

“Klaster baru sudah banyak muncul sejak bulan lalu, kluster keluarga, kluster perkantoran dan lain sebagainya. Menurut saya, sudah saatnya kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jabar itu harus lebih mengutamakan kesehatan, baru bisa berbicara tentang ekonomi atau pemulihan ekonomi,” pinta dia.

Haru pun mengingatkan, menghadapi pandemi seharusnya protokol kesehatan diterapkan secara ketat, terutama sanksi tegas bagi pelanggarnya. Tak peduli OPD atau pejabat tertentu yang melanggar protokol kesehatan harus ditindak tegas. Jika tidak, maka konskuensinya harus bisa diterima seperti sekarang ini.

“Intinya kalau menghadapi pandemi protokolnya, siapapun oleh manapun, negara apapun, dia akan menerima konsekuensinya. Ketika tidak menerapkan jaga jarak dan protokol kesehatan apapun ya kita akan bulak-balik statusnya,” tegas Haru[]

Leave a Reply