jabarnetwork.com, Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Haru Suandharu meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan penggunaan single data sebagai dasar atau acuan untuk semua jenis bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo.
“Ayoolah berunding bersama, pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten, kota untuk mengatasi polemik bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19 ini. Libatkan juga kelurahan, RT dan RW untuk sama-sama validasi data tunggal yang digunakan,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Rabu 6 Mei 2020.
Penggunaan single data sebagai acuan untuk semua jenis bantuan sosial ini jelas Haru, dinilai lebih efektif mengatasi polemik bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19. Sehingga tidak ada lagi masalah bantuan sosial salah sasaran, double penerima dan masalah lainnya. Karena secara teknis, single data ini sebagai dasar untuk semua bantuan sosial mulai dari Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten atau kota.
Selain single data lanjut Haru menjelaskan, distribusi satu pintu pun dinilai harus dilakukan. Harus ada pihak yang mengkoordinir semua jenis bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19. Kemudian, waktu pendistribusian pun sebaiknya diseragamkan sehingga tidak akan ada lagi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau melihat bantuan sosial sekarang, saya tak paham pemerintah (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat) itu maunya apa. Bantuan dari pemerintah pusat itu macam-macam jenisnya, banyaknya (nilai) juga beragam, cakupannya, waktu distribusinya pun beragam. Jadi ya begini (kacau),” jelas Haru.
Disamping itu, Haru pun meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat segera membuka data penerima bantuan sosial terutama dari provinsi. Sebagaimana yang diminta oleh banyak masyarakat Jawa Barat.
“Data penerima bantuan sosial kata Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) di rapat (Hari Selasa 5 Mei 2020 bersama DPRD Jabar) akan dibuka ke publik. Jumlahnya kalau tidak salah semuanya ada 9 juta-an penerima. Kita tunggu saja,” kata dia.
Haru menambahkan, pandemi Covid-19 ini memang menjadi ujian bagi kita semua, ujian berbangsa dan bernegara. Terutamanya ujian bagi pemimpin (dalam konteks ini kepala daerah jawa barat, Ridwan Kamil) seberapa bagus (berhasil) mengelola pemerintahan ini ditengah pandemi Covid-19[]
