Febri Diansyah Kecewa terharap Buzzer Penyerang Novel Baswedan


Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah (Foto: Instagram @febridiansyah.id)

jabarnetwork.com, Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kecewa, bukan hanya terhadap Surat Keputusan (SK) penonaktifkan 75 yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Tapi, kecewa juga terhadap ulah para buzzer yang terus menebar fitnah dan isu-isu dusta untuk menyerang kredibilitas Novel Baswedan.

“Sedang liat-liat twitter, ternyata tidak cukup menyingkirkan dengan SK non-job yang bermasalah secara hukum,” cuit dia dalam Twitter pribadinya @febridiansyah dikutip JBN, Bandung, Jumat 14 Mei 2021.  

Dalam 2 hari Idul Fitri ini para buzzer terus menebar fitnah dan isu dusta untuk menyerang Novel Baswedan.

“Di hari yang suci ini, bahkan. Isu basi yang selalu dimainkan sejak lama,” kata dia.

SK Penonaktifkan 75 Pegawai KPK Cacat Hukum

Sebelumnya pun, Febri menilai bahwasanya Surat Keputusan (SK) penonaktifkan 75 yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) cacat secara hukum.

Menurut dia, SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apalagi dalam putusan MK menegaskan peralihan status ASN bagi para pegawai KPK tidak boleh sampai merugikan pegawai KPK.

“Innalillahi wa innalillahi rojiun, keinginan menyingkirkan 75 pegawai KPK terbukti,” kata dia.

“Tetap dipaksakan non-aktif sekalipun tak ada dasar hukum yang kuat. Apalagi putusan MK menegaskan peralihan status jadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK,” tegas dia.

Hal senada pun disampaikan oleh Novel Baswedan. Menurut dia, Tes Wawasan Kebangsaan (TW) bukan tes kompetensi atau tes untuk seleksi.

Dalam UU 19 tahun 2019 dan Putusan MK menjelaskan, pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bersifat peralihan yang tidak boleh merugikan pegawai KPK.

“Tapi, digunakan untuk singkirkan 75 pegawai. Beberapa sedang tangani kasus besar,” ucap dia dikutip dari Twitter Novel Baswedan @nazaqistsha, JBN, Bandung, Jumat 14 Mei 2021.  

Artinya, SK tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan, dan sudah pasti akan berdampak pada agenda pemberantasan korupsi ke depannya.

Dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang lantaran dalam SK tersebut disebutkan salah satunya, meminta agar pegawai untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya atau dengan kata lain non-job.

“Menurut saya itu adalah tindakan ketua KPK yang sewenang-wenang,” tegas dia.

TWK ini tambah Novel Baswedan sangat tidak relevan bagi pegawai KPK yang telah lama bekerja. TWK akan lebih relevan diterapkan untuk seleksai calon pegawai dari lulusan baru[]

Leave a Reply