Febri Diansyah Berharap Instruksi Jokowi terkait Pembatalan Pemecatan 75 Pegawai KPK Tidak Disiasati

Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah)

jabarnetwork.com, Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, mengajak publik turut mengawasi pelaksanan pernyataan Presiden RI Joko Widodo terkait polemik penonaktifan 75 Pegawai KPK.

Presiden RI Joko Widodo yang meminta Menteri PAN-RB, Kepala BKN terutama Pimpinan KPK Firli Bahuri segera membatalkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai KPK berstatus tidak memenuhi syarat atau TMN berdasarkan tes wawasan kebangsaan atau TWK.

Kita perlu awasi pelaksanaan pernyataan Presiden (Joko Widodo). Apakah @kempanrb, @BKNgoid akan melaksanakannya sebaik-baiknya,” tutur dia dikutip JBN dari Twitter pribadi @febridiansyah, Bandung, Selasa 18 Mei 2021.

Setelah adanya sikap tegas dari Presiden Joko Widodo tersebut, terlebih instruksinya untuk Menteri PAN-RB, Kepala BKN terutama Pimpinan KPK Firli Bahuri.

Febri Diansyah sangat berharap implementasi di lapangan nanti tidak disiasati oleh pihak-pihak yang memang sejak awal ingin menyingkarkan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan hanya karena tida lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Semoga implementasinya tidak disiasati, semoga,” harap Febri Diansyah.

Selain itu, Febri Diansyah sangat berharap terhadap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), Tjahjo Kumolo tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersebrangan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodot tersebut.

“Saya mencoba percaya, semoga Pak @tjahjo_kumolo tidak lakukan tindakan yg bersebrangan dengan arah kebijakan Presiden, semoga,” harap dia.

Menurut Febri Diansyah, pernyataan-pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang baru-baru ini disampaikan secara tegas dipublik cukup jelas.

Tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak boleh dijadikan asar pemecatan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.

Kemudian, cukup jelas juga pernyataan presiden yang menyatakan bahwa pihaknya sependapat dengan putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK.

“Beberapa pernyataan presiden ini cukup klir. TWK tidak boleh jadi dasar memberhentikan 75 pegawai KPK,” tegas dia.

“Sependapat dengan putusan MK, peralihan pegawai KPK jadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK,” ujar Febri.

Setelah adanya pernyataan presiden tersebut, ujian berikutnya adalah konsistensi pelaksanaannya.

“Kita lihat siapa yang masih ngotot (bersikeras) singkirkan 75 pegawai KPK,” kata dia[]

Leave a Reply