DPRD Kota Bandung Minta Pembahasan Raperda APBD 2021 Transparan

Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman.

jabarnetwork.com, Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung menuntut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021 Pemerintah Daerah Kota Bandung yang ditargetkan selesai akhir November 2020 transparan.

Menurut Ketua Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman,  selama proses pembahasan anggaran pada 8 Oktober 2020 hingga saat ini banyak kendala yang ditemui DPRD Kota Bandung, yang paling mencolok yaitu, ketersedian materi pembahasan yang belum diterima lengkap oleh anggota DPRD Kota Bandung. Materi pembahasan yang diberikan sangat terbatas terutama tidak sampai ke komponen atau rincian paling detail dalam setiap pos anggarannya. Sehingga menyulitkan DPRD Kota Bandung untuk mengawasi atau mengecek secara terperinci. 

“Pembahasan Raperda APBD 2021, kami sudah berulang kali meminta materi pembahasan hingga tingkat komponen, baik secara lisan dalam forum maupun secara tertulis. Namun, hingga rapat terakhir. Kami masih belum menerima data komponen, sehingga Badan Anggaran  hanya dapat membahas Raperda APBD 2021 hingga tingkat program dan kegiatan,” kata dia, Bandung, Selasa 24 November 2020.

Pengawasan hingga pengecekan per-item dalam pos anggaran di Raperda APBD 2021 ini tambah dia, menjadi perhatian serius PSI (Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung). Sebab, pihaknya tak ingin alokasi anggaran di APBD 2021 yang merupakan uang masyarakat dari pajak yang dibayarkan rakyat tidak dialokasikan secara tepat sasaran.

“Maka dari itu, kami (anggota kami) yang ada di Badan Anggaran meminta transparansi pembahasan. Kami akan terus mengawal proses penganggaran APDB 2021 ini,” tegas dia.

Diakui Christian, memang ditengah membahas Raperda APBD 2021, DPRD Kota Bandung pun sibuk membahas beberapa Rapeda  sehingga dapat dimaklumi. Namun demikian, keterbatasan waktu tersebut bukan menjadi alasan DPRD Kota Badung untuk tidak berkomitmen menyelesaikan Raperda APBD 2021 berkualitas (transparan dan tepat sasaran) dan tepat waktu.

Hal senada pun disampaikan oleh Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI-PKB Erick Darmajaya. Ia mengeluhkan sejak awal pihaknya meminta materi pembahasan Raperda APBD 2021  hingga tingkat komponen, baik secara lisan dalam forum maupun secara tertulis. Namun, hingga saat ini belum menerima data komponen tersebut, yang diberikan hanya materi program atau kegiatan (gambaran umum).

“Kami konsisten menuntut transparansi dalam pembahasan Raperda APBD 2021,  kami bahkan berulang kali meminta komponen detail (dalam pos anggaran APDB 2021), tapi tak diberikan dan dengan keterbatasan materi rapat yang kami miliki. Kami terus mengawal proses pembahasan Raperda APBD 2021 agar anggaran belanja sebesar Rp5,948 triliun tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga masyarakat,” tambah dia[]

Leave a Reply