DPRD Jabar Minta PPDB Online Dievaluasi

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Yod Mintaraga .

jabarnetwork.com, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Yod Mintaraga meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di evaluasi, karena masih banyak menimbulkan masalah terutama di pedesaan hingga pelosok yang sulit mengakse internet.

“Saat reses ke-3, saya banyak menerima aspirasi dan keluhan. Salah satunya sektor pendidikan, terutama PPDB online yang banyak dikeluhkan masyarakat di pedesaan dan pelosok di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, “ tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Sabtu 1 Agustus 2020.

Masyarakat di pedesaan lanjut Yod mengatakan,  mereka mengeluhkan harus memanjat genteng atau ke perbukitan untuk masuk ke aplikasi atau mendaftarkan anaknya di salah satu sekolah dambaannya saat pelaksanaan PPDB online, karena sulitnya akses internet di wilayahnya. Belum lagi kurang pahamnya peserta didik apalagi orang tua di pedesaan terhadap penguasaan teknologi informasi yang menambah sulit mereka mengikuti PPDB online. Sehingga baik orang tua atau peserta didik selalu salah memasukkan data saat PPDB online.

“Saya cukup memahami kondisi di Kabupaten atau Kota Tasikmalaya yang memang secara geografi sangat berbeda. Apalagi perbedaan layanan akses internet antara kota dan pedesaannya. Di perkotaan PPDB online memang tak menimbulkan masalah, tetapi di pedesaan yang sulit jaringan, sampai warga harus naik atap rumah tetap saja tak bisa akses internet,” kata dia.

Selain itu, keluhan banyaknya orang tua dan peserta didik yang tak memiliki handphone atau laptop dan lain sebagainya menambah sulit mereka mengikuti PPDB online. Baik itu PPDB SMA, SMK, SMP dan SD sekalipun.

“Orang tua atau peserta didik yang melek teknologi tak akan bermasalah, ini yang sama sekali tak paham, belum lagi tak punya handphone atau alat sejenis untuk ikut PPDB online, itu sangat menyulitkan,” terang dia.

Maka dari itu, Yod meminta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi sistem PPDB online. Perlu ada kebijakan lain untuk PPDB bagi masyarakat di pedesaan atau pelosok yang wilayahnya sama sekali tidak ada akses internet.

“Permasalahan yang dialami masyarakat di pedesaan ini harus menjadi sebuah pertimbangan membuat kebijakan (penerapan PPDB online), agar pelaksanaan PPDB bisa diikuti semua masyarakat dengan baik di semua wilayah,” tegas dia.

Yod pun meminta PPDB tidak semua online, harus ada sistem offline untuk PPDB di wilayah yang sulit akses internet[]

Leave a Reply