DPR RI: UU Penanggulangan Bencana Bakal Terintegrasi dengan Pemda


Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (kanan) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) (Sumber: Humas Pemda Provinsi Jabar)

jabarnetwork.com, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji revisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana akan terintegrasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, RUU ini pun akan berorientasi terhadap mitigasi bencana.

“Saat ini, Komisi VIII DPR RI sedang membahas RUU Penanggulangan Bencana. RUU ini nanti  terintegrasi dengan pemerintah daerah. Kami mohon doanya agar RUU tersebut bisa diselesaikan secepatnya,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam siaran pers Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, Bandung, Selasa 16 Februari 2021.

Ia berharap perubahan  RUU Penanggulangan Bencana ini bisa menekan korban lebih banyak lagi, karena dalam RUU ini berorientasi terhadap mitigasi bencana. Ia pun memastikan semua masukan yang datang dari semua pihak terkait RUU Penanggulangan Bencana ini akan diakan dipertimbangkan.

“Tadi kami juga mendapat masukan, memang penanganan bencana harus berorientasi pada mitigasi bencana. Sehingga penekanan korban bisa jauh ditekan,” kata dia.

Adapun terkait bencana banjir yang tengah melanda beberapa wilayah di Jawa Barat, ia mengapresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang sudah menangani bencana tersebut dengan baik.

“Lalu bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial dan BNPB. Kunjungan ini memastikan bahwa proses penanganan bencana di Jabar berjalan dengan baik,” ucap dia.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI pun mengapresiasi penanganan Covid-19 di Jawa Barat. PPKM dinilai mampu menekan angka keterisian rumah sakit dan meningkatkan disiplin masyarakat Jawa Barat.

“Saya mengapresiasi hal yang telah dilakukan oleh Gubernur dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk penerapan PPKM yang berjalan lancar,” ujar dia[]

Leave a Reply