Demokrat Jabar Sebut Pernyataan Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat itu Bohong

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Sugianto Nangolah (kanan) bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri)

jabarnetwork.com, DPD Partai Demokrat Jawa Barat membantah semua pernyataan yang disampaikan oleh Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat yang mengaku telah menerima banyak keluhan, kegundahan hingga kekecewaan dari para kader Partai Demokrat di daerah.

Salah satunya ihwal tuduhan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menerapkan pungutan iuran dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dari semua daerah.

“Tidak benar itu. Tidak ada pungutan iuran yang diminta DPP kepada DPD dan DPC Partai Demokrat di Jabar sejak AHY memimpin atau sebelum AHY, yang ada hanya kontribusi seikhlasnya dari para kader dan yang biasanya kondisional kalau ada acara saja,” tutur Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Sugianto Nangolah, saat dihubungi dari Bandung, Rabu 3 Februari 2021.

Uang kontribusi itu pun demi kepentingan kader Partai Demokrat sendiri atau DPD dan DPC-nya, karena uang kontribusi tersebut untuk menghidupkan mesin partai, membiayai operasional partai mulai dari tingkat DPD sampai DPC-nya masing-masing. Uang kontribusi tersebut hal yang lumrah dalam setiap partai bahkan organisasi mana pun.

“Bukan uang pungutan iuran, itu kontribusi untuk mesin partai untuk mengurusi partai di DPD dan DPC-nya masing-masing. Partai itu perlu diurus, dibiayai dari uang kader sendiri. Kader (Partai Demokrat) harus mengurus partainya bukan minta diurusi partai,” kata dia.

Politisi senior Partai Demokrat Jabar ini pun membantah soal pernyataan Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat yang mengatakan AHY menjanjikan subsidi operasional 50% dari DPP. Menurutnya, selama AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat tidak pernah menjanjikan subsidi operasional partai di daerah sebesar 50%. Semua pembiayaan partai di daerah merupakan tanggung jawab bersama, DPD dan DPC-nya masing-masing yang berasal dari kontribusi dari kadernya masing-masing di daerah.

“Itu juga salah, tidak ada janji subsidi operasional partai dari AHY kepada para kader di daerah. Kontribusi itu sifatnya demi mesin partai sendiri, sifatnya pun untuk tolong menolong sesama kader demi kepentingan bersama,” ucap dia.

Selain itu, ia pun membantah pernyataan Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat yang menyatakan proses penentuan pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrat mutlak diputuskan oleh DPP tanpa mempertimbangkan aspirasi dan rekomendasi DPD maupun DPC-nya.

“Soal Pilkada itu sama, mau dipimpin AHY ataupun sebelumnya. Mekanismenya semua berjenjang,” ujar Sugianto,

Menurut dia, mekanisme Pilkada di Partai Demokrat berjalan sangat demokratis. Mulai dari DPC dan DPD dilibatkan. DPC dan DPD menyampaikan aspirasi dan rekomendasi serta pertimbangannya dengan perhitungan politis yang bertujuan untuk menang, dan DPP yang memutuskan atau memberikan Surat Keputusan dengan dasar aspirasi dan rekomendasi DPC dan DPD-nya masing-masing.

“Jadi dimana letak tidak demokratisnya? Walaupun DPP yang akhirnya memutuskan, tetapi tetap harus mendengarkan aspirasi DPD dan DPC. Buktinya, Pilkada kemarin, 5 pasangan (di Jabar) bisa menang,” kata dia []

Leave a Reply