Batasi Mobilitas Antardaerah, Warga yang akan Keluar dan Masuk Wilayah Jabar Wajib Bawa SIKM


Simulasi penyekatan pemudik di Pintu Tol Palimanan (Foto:Humas Pemda Provinsi Jawa Barat)

jabarnetwork.com, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad mengimbau masyarakat yang hendak melakukan aktivitas perjalanan untuk keperluan mendesak dan kepentingan nonmudik.

Seperti perjalanan dinas atau bekerja wajib memiliki surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar atau Masuk (SIKM).

Syarat kepemilikan SIKM bagi yang akan melakukan perjalanan mendesak atau mudik tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021.

“Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 70/KS.01.01/SATPOL PP tentang Pengendalian Aktivitas Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 selama masa Ramadan dan Idulfitri 1442 Hijriah/2021,” tutur dia dalam siaran pers Humas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diterima JBN, Jakarta, Sabtu 1 Mei 2021.

Surat edaran tersebut lanjut Daud mengatakan, ditujukan kepada kepada bupati atau wali kota se-Jawa Barat dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat agar bisa diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Penanganan pelaku perjalanan lintas batas antar provinsi sudah tercantum dalam surat edaran tersebut.

Tujuan dikeluarkannya surat edaran tersebut, agar sama-sama mengendalikan aktivitas dan mengurangi mobilitas masyarakat di wilayahnya.

“Jika aktivitas masyarakat terkendali, ruang gerak SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19 bisa dibatasi,” kata dia.

Menurut Daud Achmad, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini terus berupaya mengurangi risiko penularan Covid-19 saat Lebaran 2021.

Salah satunya dengan mengendalikan pergerakan warga antardaerah, baik lintas provinsi maupun kabupaten dan kota.  

“Pengendalian aktivitas masyarakat perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ucap dia.

Apalagi, tren kasus Covid-19 di Jawa Barat sedang menurun, dan ini harus dipertahankan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Operasi Gabungan Batasi Mobilitas Antardaerah Libatkan TNI, Polri

Ia menambakan operasi gabungan antarprovinsi di wilayah perbatasan akan dilakukan dengan melibatkan satpol PP, dinas perhubungan, dinas Kesehatan, termasuk dari TNI dan Polri.

“Operasi gabungan digelar di titik-titik yang sudah disepakati,” tambah dia.

Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten dan kota harus membangun kondusivitas antardaerah kabupaten dan kota, serta menerapkan aturan perjalanan lintas batas provinsi sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

“Potensi pemudik dan masyarakat yang melakukan perjalanan lintas batas provinsi maupun kabupaten dan kota masih ada meski larangan mudik sudah digaungkan,” tegas dia[]

Leave a Reply