Banyak Pelanggaran Pemilu, DPRD Jabar Minta Paslon Kampanye Digital

Pimpinan bersama anggota DPRD Jawa Barat saat rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Bandung.

jabarnetwork.com, Menanggapi banyaknya temuan pelanggaran kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. DPRD Jawa Barat meminta seluruh pasangan calon Pilkada Jawa Barat di 8 kabupaten dan kota lebih banyak kampanye digital dibandingkan tatap muka langsung apalagi yang menimbulkan kerumunan massa besar dan masif.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Umat (PKB) DPRD Jawa Barat, Sidkon Djampi mengingatkan seluruh pasangan calon kepala daerah di 8 wilayah Jawa Barat untuk lebih banyak berkampanye digital, lebih kreatif dan tidak mengandalkan kampanye tatap muka langsung yang menimbulkan kerumunan massa.

“Saya berharap para paslon Pilkada Jabar, tidak terkecuali paslon yang didukung atau diusung PKB untuk lebih mengandalkan kampanye digital. Cari (pakai) model kampanye cerdas, kreatif untuk berkampanye,” pinta dia,  di Bandung, Rabu 18 November 2020.

Jangan lebih mengandalkan kampanye tatap muka langsung atau silaturahmi dengan calon pemilih dengan mengumpulkan massa lanjut Sidkon mengatakan, apalagi yang menimbulkan kerumunan massa yang lebih besar dan masif. Hal tersebut sangat berisiko menularkan Covid-19. Kalaupun masih ada paslon yang melanggar, Sidkon pun meminta penindakan tegas.

“Kita selalu sampaikan kepada para paslon Pilkada Jabar 2020, upayakan kampanye digital.  Bisa pakai media sosial. Kurangi mengumpulkan massa, silaturahmi boleh asal jangan dengan massa yang besar, masif. Silaturahminya ganti bisa door to door, paslon yang mendatangi calon pemilih (pastikan bebas Covid-19 dulu para paslonnya),” tegas dia.

PKB Maksimalkan Posko Pemenangan

Ia pun mengimbau para paslon Pilkada Jabar lebih mengandalkan posko pemenangan, sebagaimana PKB Jawa Barat lakukan. Seperti membagikan kartu berisi visi misi paslon, nomor urut atau foto pasangan calon. Calon pemilih pun bisa bertanya langsung untuk menanyakan berbagi informasi mengenai calon kepala daerah-nya.

“Memaksimalkan posko, membagikan kartu, masker bisa menjadi pilihan untuk kampanye. Hal ini penting dilakukan untuk menekan risiko penyebaran Covid-19, “ imbau dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan 150 pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Dari jumlah pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Jawa Barat, Kabupaten Bandung menjadi wilayah yang terbanyak melakukan pelanggaran, berikut rinciannya;

  1. Kabupaten Bandung, 29 temuan pelanggaran.
  2. Kabupaten Karawang 24 temuan pelanggaran.
  3. Kabupaten Indramayu 14 temuan pelanggaran.
  4. Kabupaten Pangandaran 14 temuan pelanggaran.
  5. Kabupaten Sukabumi 12 temuan pelanggaran.
  6. Kabupaten Cianjur 7 temuan pelanggaran.
  7. Kota Depok 5 temuan pelanggaran.

Leave a Reply