Bambang Soesatyo Sebut KKB di Papua Termasuk Kejahatan Transnasional Terorganisasi


Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Instagram @bambang.soesatyo)

jabarnetwork.com, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak tunduk pada pemberontak atau separatis dan teroris.

Termasuk dalam hal ini kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

Menurut Bambang Soesatyo, rentetan kasus yang terjadi di Papua merupakan kasus yang serius, yang dapat digolongkan kepada kejahatan transnasional terorganisasi atau TOC.

“Kasus yang terjadi di Papua, seperti pembunuhan terhadap guru sekolah, pemerkosaan terharap warga Papua, dan belakangan pembunuhan terhadap Kepala BIN wilayah Papua, anggota Brimob di Papua, termasuk pembakaran beberapa sekolah di Papua merupakan kasus yang serius,” tuturnya seperti dilansir JBN dari akun instagram @bambang.soesatyo,  Jakarta, Senin 3 Mei 2021.

Hal tersebut berdasarkan penegakkan hukum United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang ditandatangani 149 Negara pada tahun 2000 di Palermo, Italia.

“Kalau kita mendasarkan kepada UNCATOC (Konvensi PBB melawan TOC) sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No 5 Tahun 2009,” kata dia.

Disebut  masuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi atau TOC ini jelas dia, bila kejahatan dilakukan oleh beberapa negara, dipersiapkan dan direncanakan di negara lain untuk dilakukan di negara lain.

“Dilakukan di sebuah negara, namun dampaknya dirasakan oleh negara lain,” jelas dia.

Kemudian, ada kerjasama antara pelaku di sebuah negara dengan pelaku kejahatan yang sama di negara lainnya.

Berdasarkan bukti seperti sudah ada temuan dua kasus pasokan senpi ke Papua dari Makasar dan Maluku oleh pelaku (sindikat) sudah masuk kedalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi atau TOC.

Belum lagi bukti seperti, penemuan penyelundupan senjata api dari WNA asal Philipina melalui Sangihe Talaud dan Nabire ke Papua.

“Ada temuan tentang kasus penyelundupan amunisi oleh seorang WNA asal Polandia ke Papua,” ujar dia.

Bukti adanya kegiatan kelompok bersenjata di Papua didanai dari pertambangan emas ilegal, dan hasil rampasan harta rakyat di Papua oleh kelompok bersenjata tersebut sudah kedalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi atau TOC.

Oleh sebab itu, dengan melibatkan TNI dalam menyelesaikan masalah di Papua menjadi sah dan dilindungi undang-undang.

“Dengan menggunakan TNI untuk back up (mendukung) penegakan hukum, dan keterlibatan dalam menghadapi gangguan keamanan dalam negeri dari serangan pemberontak dan teroris melalui pendekatan keamanan menjadi sah dan dilindungi undang-undang,” tegas dia[]

Leave a Reply