Aturan Investasi Miras Dicabut, PBNU Minta Pemerintah Tak Lagi Buat Kebijakan Sembrono

Sumber: instagram @nuonline_id

jabarnetwork.com, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengingatkan pemerintah tidak lagi sembrono dalam membuat kebijakan.

“Saya harapkan, lain kali tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak terlihat sembrono atau sembarangan (karena) tidak ada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat agama, etika, bersifat kemasyarakatan,” tuturnya seperti dikutip jabarnetwork.com, dalam https://www.nu.or.id/ , Jakarta, Rabu 3 Maret 2021.

Selain itu, PBNU pun meminta pemerintah tidak lagi membuat kebijakan tanpa  mempertimbangkan aspek agama, etika dan kemasyarakatan (kemaslahatan masyarakat), yang berakibat kegaduhan ditengah masyarakat.

“Alhamdulilah Presiden Joko Widodo, presiden yang cukup arif dan bijaksana telah mencabut Perpres lampiran yang terkait industri miras,” kata dia.

PBNU menduga kuat kebijakan investasi miras tersebut bukan dari (digagas) oleh Presiden Joko Widodo.

“Langsung saja (diputuskan) (Perpres No.10 tahun 2021, lampiran investasi miras), dan saya yakin ini bukan dari beliau (Presiden Joko Widodo). Saya yakin,” kata dia.

Jangan Ada Dalih Ekonomi Sehingga yang Haram Dilegalkan

Menurut Kiai Said, PBNU tegas tidak menerima dalih apapun salah satunya pertimbangan ekonomi sebagai salah satu dasar aturan investasi minuman keras dibuat pemerintah. PBNU tetap akan menolak adanya investasi industri minuman keras.

“Kalau kita menyetujui adanya industri khamar (minuman keras), berarti kita setuju kalau bangsa ini menjadi teler semua. Tidak ada pabriknya saja sudah seperti ini, apalagi kalau ada pabriknya, “ ucap dia.

Sikap PBNU tegas menolak aturan soal investasi minuman keras yang terlampir dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal karena pertimbangan;

Pertama, ayat yang bersifat qath’i atau ketetapan yang sudah tidak bisa lagi ditafsir lain. Salah satunya ayat tentang khamar (minuman keras) dan judi. Seperti perintah shalat, puasa Ramadhan, perintah zakat, haji, cara membagi waris dan yang termasuk hukum syariat adalah haramnya khamar atau minuman keras.

“Jelas ayatnya, namanya muhakamat, tidak bisa ditafsir lain karena sifatnya qath’i atau ketetapan,” ujar dia.

Dalam surat Al-Maidah ayat 90 pun sudah tegas menjelaskan soal hukum minuman keras dan perjudian adalah perbuatan setan. Oleh karena itu, hukumnya haram dan harus dijauhi oleh orang yang beriman.

“Artinya, haramnya khamar ditegaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat jelas. Tidak mungkin dicari jalan supaya halal, tidak mungkin. Namanya sudah qath’i (ketetapan). Kalau ayat yang masih belum qath’i masih bisa, seperti bunga bank (contohnya),” kata dia.

Kiai Said pun mengingatkan soal dampak yang ditimbulkan, ia mengutip kaidah fiqih yaitu; “ar ridha bissyai-in ridha bimaa yatawalladu minhu.” Artinya, jika meridai terhadap sesuatu maka berarti telah ikut menyepakati dampak yang ditimbulkan.

Sebelumnya pada 2 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang dalam aturan tersebut terlampir soal investasi minuman keras.

Banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, salah satunya ulama dan organisasi masyarakat Islam dan para ahli atau pakar kebijaan publik termasuk politisi. Sehingga akhirnya pada Selasa 2 Maret 2021 Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran aturan soal investasi minuman keras dalam Perpres No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal tersebut[]

Sumber: www.nu.or.id , youtube Sekretariat Negara 

Leave a Reply