jabarnetwork.com-Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengakui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 berat kali ini berat dan
Sebab, waktu pembahasan bersamaan dengan kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif. Ditambah dengan LKPJ 2018 terdapat tiga kali masa transisi yakni, dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Plt Komjen Pol M. Iriawan lalu kepada M. Ridwan Kamil.
“Pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat 2018 kali ini sedikit jelimet karena waktunya dibatasi ditambah waktunya berbarengan dengan kampanye dan Pemilu. Jadi ya, susah juga,” tutur Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono di Bandung, Kamis (25/04/2019).
Diakuinya pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 terpotong pada masa kampanye dan Pemilu kemarin. Sehingga sedikit tersendat, karena masing-masing anggota DPRD Jawa Barat khususnya yang kembali mencalonkan diri di Pemelihan Legislatif 2019 sibuk mengamankan basis suaranya agar terpilih kembali.
“Rapat pembahasan LKPJ Gubernur Jawa Barat 2018 dipercepat dari pagi hingga siang ini. Pembahasan sudah masuk ke permasalahan yang ada di setiap komisi bersama para mitra komisinya. Mudah-mudahan bisa selesai sesuai target sebelum akhir bulan ini,” jelas Imam.
Dari pembahasan ataupun pendalaman LKPJ Gubernur Jawa Barat 2018 ini, Daftar Isian Masalah atau DIM sudah disusun dan ada beberapa yang dikritisi oleh para anggota DPRD Jawa Barat yang hadir dalam pembahasan LKPJ ini.
“Kritikan dari Fraksi PKS tak banyak karena kita yang mengusung Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat. Hanya masalah aset saja yang kita soroti selebihnya PKS melihat dalam LKPJ 2018 ini lebih banyak prestasi Ahmad Heryawan yang patut diapreasiasi. Pandangan ini tentu akan beda dengan fraksi lain,” terangnya.
Mengingat LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 terdapat tiga kali transisi yakni, Ahmad Heryawan kepada Komjen Pol Mochamad Iriawan lalu terakhir kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum ada sedikit catatan dari DPRD Jawa Barat terutama perubahan kebijakan yang diubah oleh gubernur terpilih seperti bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke kota dan kabupaten.
“Permasalahan yang kita soroti ada banyak salah satunya kebijakan baru Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum soal bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota yang saat ini sedang dibahas. Detailnya saya kurang tahu nanti setelah selesai kita bahas lagi,” kata dia.
Namun demikian tambah Imam, Fraksi PKS menilai LKPJ Gubernur Jawa Barat 2018 ini tidak terlalu banyak catatan merahnya. Kembali lagi kepada posisi Fraksi PKS yang menjadi pengusung Ahmad Heryawan sebagai gubernur kala itu. Sehingga tak banyak yang bisa kita soroti.
“Yang kita soroti tak banyak dari sisa masa kepemimpinan Aher karena sebenarnya kebijakan dalam LKPJ 2018 ini lebih banyak menggunakan RPJMD Ahmad Heryawan. Sehingga era Iwan Bule menjabat hanya menjalaninya termasuk oleh Ridwan Kamil hanya menjalani dan ada beberapa kebijakan yang berubah tetapi tidak terlalu krusial,” tambah Imam.
Pada intinya pembahasan dan pendalaman LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 ini cukup berat bagi anggota DPRD Jawa Barat yang maju kembali.
