jabarnetwork.com, Setelah mendapatkan pin emas kurang lebih Rp1 miliyar untuk 100 anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, dan fasilitas mobil mewah bagi pimpinan DPRD Jabar yang mencapai Rp4,92 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
Belum lama ini 120 anggota DPRD Jabar pun mendapakan fasilitas ponsel mewah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran T.A 2020.
Berdasarkan data di laman LKPP diketahui ada 3 kali pengadaan ponsel dengan nilai yang berbeda. Termin pertama, Rp1,1 miliar atau Rp1.151.991.269 dengan metode e-Purchasing. Sedangkan termin kedua Rp160 juta (Rp160.054.179) dengan metode pengadaan langsung, dan di termin ketiga Rp52juta (Rp52.363.240) dengan metode pengadaan langsung. Total anggaran pengadaan ponsel mewah mencapai kurang lebih Rp1,3 miliar atau Rp1.364.408.688. Pengadaan tersebut pun sudah dilakukan oleh Sekretariat Dewan di 2020 pada Juni 2020 ditengah pandemi Covid-19 belum berakhir.
Saat dikonfirmasi terkait pengadaan fasilitas ponsel mewah bagi 120 anggota DPRD Jabar tersebut, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Ida Wahida Hidayati tidak menjawab telepon ataupun pesan singkat dari reporter jabarnetwork.com hingga berita ini ditulis, Bandung, Jumat 22 Januari 2021.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Bagian Umum dan Administrasi DPRD Jawa Barat Dodi Sukmayana membenarkan terkait pengadaan ponsel mewah untuk 120 anggota DPRD Jabar tersebut. Namun, pihaknya tidak memerinci spesifikasi, merek ponsel dan alokasi unit ponsel tersebut peranggota DPRD Jabar. Dirinya hanya membenarkan pengadaan tersebut dan hanya mengatakan ponsel tersebut sifatnya pinjam, meski tak memerinci lagi ihwal mekanisme peminjaman dan pengembaliannya.
“Itu pinjam, hanya pakai saja (sifatnya),” kata dia, belum lama ini.
Sementara itu, Kasubag Perlengkapan dan Pemeliharaan DPRD Jawa Barat Bambang Nugraha Bahariamsyah tidak menjawab saat dihubungi untuk mengonfirmasi ihwal pengadaaan ponsel mewah secara terperinci hingga berita ini dibuat.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan Deden Galih membenarkan ihwal pengadaan ponsel mewah tersebut. Menurut pengakuannya, ia dan anggota DPRD Jabar lainnya telah mendapatkan fasilitas ponsel mewah atau tablet yang nilainya kurang lebih Rp13 juta peranggota DPRD Jabar.
Namun ia mengklaim apabila tablet tersebut statusnya hanya pinjam atau inventaris setwan DPRD Jabar, dan akan dikembalikan apabila anggota DPRD Jabar tidak lagi menjabat.
Fasilitas Ponsel Mewah Ditengah Rakyat Melarat
Menanggapi fasilitas ponsel mewah Rp1,3 miliar bagi 120 anggota DPRD Jawa Barat tersebut, Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan Yusuf menilai fasilitas ponsel mewah tersebut tidak elok, tidak pantas apalagi disaat ekonomi masyarakat kian melarat, dan dari anggaran APBD Jabar pun sedang defisit.
“Kalau melihat layak, elok atau tidak. Ya, tidak eloklah melihat situsi ekonomi masyarakat yang seperti ini. Walaupun tidak bisa dipungkiri fasilitas ponsel mewah tersebut sudah sesuai aturan, tapi ini yang biasanya dijadikan dalih mereka,” tutur dia saat dihubungi dari Bandung.
Lagi pula pengadaan ponsel mewah sampai Rp1,3 miliar atau sekitar Rp13 juta peranggota DPRD Jabar itu tidaklah penting, bukan kebutuhan pokok seperti rumah atau kendaraan. Alat komunikasi (ponsel) tersebut lebih kepada kebutuhan pribadi yang sebenarnya bisa atau bahkan sangat mampu dibeli oleh setiap anggota DPRD Jabar.
“Punten ya, tukang sayur saja sekarang pakai hp buat jualannya, dia beli sendiri (bukan dari APBD Jabar). Tukang cuanki yang sering keliling ke rumah saya saja sama pakai hp (ponsel) dia mampu beli sendiri loh. Masa ini anggota DPRD Jabar hp-nya dibelikan pakai uang APBD. Masa anggota DPRD Jabar tidak terjangkau beli hp?,” tanya dia.
Ia pun mengingatkan agar anggota DPRD Jabar lebih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan menunjukkan sebaliknya dengan berbagai fasilitas mewah yang berasal dari APBD. Apalagi ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian melarat dan kondisi ekonomi yang tengah lesu akibat Covid-19.
“Sebelumnya juga kan anggota DPRD Jabar sudah diberikan fasilitas notebook atau laptop untuk kepentingan bekerjanya, ini hp sebenarnya bukan kebutuhan primer yang sebetulnya bisa dibeli sendiri orang anggota DPRD Jabar,” tegas dia[]
