Jabarnetwork.com, Eryani Sulam, anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia belum lama ini melakukan reses ke 1 tahun sidang 2021-2022 ke 8 titik di Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon.
Eryani Sulam mengatakan, dalam reses tersebut dirinya banyak menerima aspirasi, masukan dan keluhan dari masyarakat. Salah satunya soal keluhan program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu.
Keluhan yang banyak disampaikan masyarakat Indramayu, Kota dan Kabupaten Cirebon adalah soal persyaratan dana talangan yang wajib dimiliki penerima program Rutilahu, anggaran perunit Rutilahu yang dinilai tidak mencukupi sampai masalah kuota.
Eryani Sulam lantas meminta dinas terkait yakni, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jabar betul-betul menghitung anggaran dan kuota serta jumlah masyarakat tidak mampu yang menjadi sasaran program Rutilahu.
“Seharusnya dinas (Disperkim Provinsi Jabar) benar-benar menghitung terkait pembangunan Rutilahu secara jauh. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit rumah yang sebenarnya,” kata Eryani Sulam.
Jadi kalau saat ini dianggarkan Rp17,5 juta perunit ditambah kenaikan bahan bangunan apakah mencukupi? Oleh sebab itu, Eryani Sulam mendorong kenaikan anggaran dari Rp17,5 juta menjadi Rp20 juta perunitnya.
Selain itu, Eryani Sulam meminta Disperkim Provinsi Jabar menghitung ulang soal kuota Rutilahu, karena masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni yang sepatutnya diperhatikan.
“Belum lagi masalah syarat dana talangan yang banyak dikeluhkan masyarakat miskin penerima program Rutilahu,” tegas Eryani Sulam. ***
