Alhamdulilah Perpres Investasi Miras Dicabut, Ini Kata Pakar UGM

jabarnetwork.com, Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut lampiran terkait aturan soal investasi di bidang industri minuman keras pada Peraturan Presiden (Perpres) No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Pencabutan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, yang dilihat di Bandung, Selasa 2 Maret 2021.

Sebelum dicabut oleh Presiden Joko Widodo, banyak pihak yang mengkritik kebijakan tersebut karena dinilai lebih banyak merugikan dibandingkan menguntungkan rakyat.

Salah satunya kritik dari Pakar Bidang Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM yang juga tim ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) Hempri Suyatna.

Menurut Hempri,  kebijakan investasi miras justru akan mendorong produksi miras kian tidak terkendali termasuk dengan konsumsi miras yang akan semakin masif di masyarakat.

“Saya kira pengusaha akan membuka pola pikir agar mereka memperoleh keuntungan. Sehingga akan mendorong investasi miras lebih luas dan masif. Konsumsi miras di kalangan masyarakat semakin meningkat. Justru dampak negatif lebih kuat daripada positifnya meskipun itu hanya diberlakukan di empat provinsi saja,” tuturnya seperti dikutip jabarnetwork.com dalam laman https://ugm.ac.id/id/, Bandung, Selasa 2 Maret 2021.

Perpres ini lanjut Hempri mengatakan, membuka paradigma investasi namun tidak memperhatikan aspek moral, etika dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini hanya memberikan ruang bagi pemilik modal tertentu dan mengabaikan aspek moral serta etika yang selama ini tetap dipertahankan di masyarakat.

“Legalisasi miras dengan alasan membuka keran investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kuranglah tepat. Sebab, pemerintah bisa mengalihkan pada investasi yang lain pengelolaan pertanian dan produk UMKM di daerah,” kata dia.

Banyak ruang yang bisa dilakukan pemerintah daripada harus melegalkan minuman keras di Indonesia. Melegalkan minuman keras pun dikhawatirkan menimbulkan konflik sosial di masyarakat, baik konflik horizontal antar masyarakat maupun konflik vertikal dengan pemerintah.

“Apalagi benturan dikaitkan dengan konteks agama, halal dan haram. Potensi rawan konflik sangat besar sekali. Sekali lagi, Perpres ini lebih banyak negatifnya daripada sisi positifnya,” ujar dia.

Untuk diketahui pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya tertuang kebijakan investasi bagi industri minuman beralkohol atau minuman keras (miras) pada empat provinsi. Empat provinsi tersebut diantaranya;  Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Kebijakan ini menuai pro kontra di masyarakat. Tidak sedikit dari kelompok masyarakat dan ormas keagamaan yang menolak perpres ini dan memandang lebih banyak dampak negatifnya dibanding sisi positifnya[]

Sumber: https://ugm.ac.id/id

Leave a Reply