Upah Terlampau Tinggi, Perusahaan Garment di Jabar Terancam Tutup

Suasana didalam pabrik PT Fotexco Busana Internasional . Sumber: Humas Disnakertrans Jawa Barat.

jabarnetwork.com, PT Fotexco Busana Internasional mengakui bahwa upah yang dianggap perusahaannya terlalu tinggi membuat industri garmen berada di kondisi yang kritis atau terancam tutup.

“Di tahun 2019 ini,  terpaksa harus meminta Upah Minimum Khusus (UMK) kepada Gubernur Jawa Barat bersama 32 perusahaan lainnya. Hal ini dimaksukan untuk mempertahankan order dari buyer internasional yang mengancam akan hengkang menarik investasinya jika tak membayar upah sesuai kententuan pemerintah.” tutur Perwakilan PT Fotexco Busana Internasional, Phang Jan Mie dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Kamis (4/07/2019).

Lebih lanjut dia menjelaskan, keberlangsungan perusahaan harus dipertahankan karena ada 2.300 karyawan di perusahaannya yang hidupnya mengandalkan pendapatan dari indusri garmen tersebut. Ia tak mungkin melakukan relokasi pabrik ke daerah lain, karena hal itu pun memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. 

“Untuk melakukan relokasi pabrik sangat berat dan memberlukan biaya yang besar. Tahapan birokrasi dan perijinan memerlukan biaya yang besar. Sedikitnya ada 36 perijinan yang harus ditempuh,” jelas dia.

Selain itu, proses adaptasi karyawan dan perusahaan pun memerlukan waktu kurang lebih 3 bulan. Selama 3 bulan itu dipastikan tidak bisa menghasilkan apa-apa, karena perusahaan harus melakukan pelatihan atau training.

“Selama itu pula kita belum mendapatkan order dari buyer karena belum siap,” katanya.

Cegah Banyaknya Indutri Garmen Tutup, Disnakaer Jabar Gagas Task Force

Menanggapi adanya potensi besar banyaknya industri garmen di Jawa Barat akibat beban upah yang terlalu tinggi bagi perusahaa garmen. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat segera akan membentuk satuan tugas atau task force perburuhan untuk menangani masalah tersebut.

Task Force ini akan menghimpun berbagai data perburuhan sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan.” tutur Kepala Disnakertrans Jawa Barat Muchamad Ade Afriandi.

Skema task force ini terang Ade, nantinya akan berisi berbagai stakeholder peruburuhan di Jawa Barat seperti unsur buruh atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk membahas berbagai berbagai persoalan perburuhan ke depan yang cukup kompleks.

“Sehingga harus disikapi bersama. Persoalan buruh ini muncul dan menyisakan persoalan. Untuk itu, diharapkan task force ini memberi solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini.” terang Ade.

Ade  sangat berharap dengan adanya task force ini, semua stakeholder perburuhan membawa data masing-masing dan menyampaikannya bersama-sama untuk mencari solusi berbagai persoalan perburuhan. Khusus untuk industri garmen kata Ade, persoalan buruh ini menjadi serius karena sektor ini merupakan industri padat karya.

“Banyak kasus menyangkut tenaga kerja yang harus disikapi karena hal itu akan berdampak pada keberlangsungan industri garment itu sendiri. “ kata Ade.

Leave a Reply