Pembahasan Sempat Alot, Akhirya RPJMD Jabar Selesai


Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari (tengah) bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum serta para Wakil Ketua DPRD Jabar usai menandatangani persetujuan bersama disela Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (11/2/2019).

JabarNetwork.com-Meskipun pembahasan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sempat alot. Mulai dari faktor banyaknya anggota dewan yang sibuk Pileg 2019 sampai dari sulitnya membahasakan visi misi Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum kedalam program-program.  Akhirnya RPJMD ini bisa selesai dan disahkan pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Senin (11/02) di DPRD Provinsi Jabar.

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari menuturkan meskipun sempat terkendala saat pembahasan akhirnya DPRD bisa mensahkannya RPJMD 2018-2023. Setelah disahkan, diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan merealisasikan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

“Dalam RPJMD 2018-2023 ini sudah memuat visi misi atau janji-janji politik gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan menjadi acuan nanti dalam perencanaan anggaran ataupun pembangunan untuk 5 tahun kedepan,” tuturnya di Bandung, Senin (11/02/2019).

Janji-janji politik Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang masuk dalam RPJMD 2018-2023 ini jelas Ineu, masuk dalam program unggulan dan prioritas salah satunya soal peningkatan sektor pariwisata yang akan berdampak terhadap ekonomi rakyat, desa digital dan janji politik gubernur dan wakil gubernur terpilih lainnya.

“Soal rencana membangun segitiga emas ekonomi Jabar yakni, Patimban, Cirebon dan Kertajati jadi KEK atau Kawasan Ekonomi Khusus. Ini kebetulan belum masuk RPJMD dan sejauh ini masih sedang dibahas di rapat pembahasan RT RW. Namun yang jelas rencana Kangm Emil tersebut akan dibahas lagi kemungkinan bisa atau tidaknya dengan legislatif,” jelasnya.

RPJMD 2018-2023 Masih Gunakan RT RW Zamah Aher

Adapun meskipun RPJMD 2018-2023 sudah ditetapkan tambah Ineu, RPJMD ini bisa berubah terutama setelah selesainya pembahasan RT RW yang baru dan terbitnya RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) setelah Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Artinya, agar RPJMD 2018-2923 ini bisa disahkan akhirnya eksekutif dan legislatif bersepakat masih menggunakan RT RW zaman Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Hal ini mengingat adanya regulasi yang mengatur soal batas waktu 6 bulan sejak pelantikan gubernur terpilih RPJMD harus segera disahkan yakni 6 Maret harus sudah selesai.

“Awal Maret RPJMD ini harus sudah selesai. Pengesahan ini tidak dipaksakan meski menggunakan RT RW gubernur sebelumnya. Ini hanya mengingat waktunya yang mepet, dan paling tidak setelah RPJMD ini disahkan sudah menjadi dasar untuk Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum melangkah ke depan dalam merealisasikan janji-janji politiknya,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi PKB Oleh Soleh menambahkan, diakui memang pembahasan RPJMD ini sempat alot karena sulitnya membahasakan visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum kedalam program-program. Ditambah dengan sulitnya penyelarasan antara apa yang diinginkan gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan apa yang diinginkan masyarakat.

“Jadi, harus ada 2 pihak. Tak hanya pihak eksekutif saja tetapi legislatif yang mewakili masyarakat. Meksipun memang kedua belah pihak memiliki sasaran yang sama membangun Jabar juara lahir bathin,” tambahnya.

Disamping itu alotnya pembahasan pun diakibatkan oleh DPRD Jabar ingin memastikan kemungkinan capaian-capaian gubernur dan wakil gubernur itu terukur untuk 5 tahun kedepan. Jadi dengan kata lain dilihat kemungkinan bisanya atau tidak direalisasikan dengan dasar kondisi saat ini. “Tapi pada intinya, pembahasan tidak terlalu terkendala. Cukup lumrah lah, di daerah lain juga pasti pernah terjadi seperti ini,” ujar dia.

Leave a Reply