Parkir Liar di Bandung Menjamur di Rumah Makan dan Toko Pakaian

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara (tengah) bersama para jajarannya.

jabarnetwork.com, Dinas Perhubungan Kota Bandung mengeluhkan Pemerintah Kota Bandung merugi akibat menjamurnya parkir liar di banyak kawasan Kota Bandung, terutama di area tempat-tempat makan, toko pakaian atau hiburan. Selain karena mengakibatkan lalu lintas yang tersendat, juga karena retribusi parkir liar tersebut tak masuk dalam pendapat asli daerah (PAD).

“Saat ini yang masih belum dapat diselesaikan secara optimal salah satunya soal parkir liar. Parkir yang tidak diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Contohnya, yang banyak itu di rumah makan, toko pakaian atau tempat kuliner-kuliner lain di Bandung. Disitu tidak boleh parkir, ini malah parkir di depan bahu jalan, buat macet,” keluh Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi (PDKT) Dinas Perhubungan Kota Bandung Asep Kuswara, Bandung, Senin (16/09/2019).

Mengingat banyak merugikan jelas Asep, Dinas Perhubungan akan meninjau ulang semua izin perparkiran yang ada di seluruh kawasan Kota Bandung terutama pusat kota. Khususnya, Dinas Perhubungan akan memetakan tempat makan, toko pakaian atau tempat kuliner yang tidak memberikan fasilitas parkir.

“Tempat makan atau rumah makan, tempat kuliner dan distro (toko pakaian) harus memberikan fasilitas parkir. Jadi, pengunjung tak parkir di bahu jalan, atau di tempat lain yang dilarang parkir yang membuat arus lalu lintas yang harusnya lancar ini malah tersendat,” jelas dia.

Meksipun mengaku merugi, Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak memerinci berapa nilai kerugian akibat menjamurnya parkir liar di Kota Bandung, terutama untuk kawasan pusat kota termasuk di tempat-tempat makan, toko pakaian hingga hiburan.

Dari data Dinas Perhubungan Kota Bandung, ada kurang lebih 20 titik parkir liar dan terbanyak di kawasan Jalan Riau sebanyak 559 pelanggaran per Januari-Juli 2019, dan di Jalan Ganesha yang merupakan pusat perbelanjaan dan kampus ITB sebanyak 403 pelangggaran. Selebihnya terbanyak pelanggaran terjadi jug,  di kawasan Jalan pusat perbelanjaan BEC, Jalan Kopo, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Tegalega, Jalan Otista, Eycman, Cihampelas, Taman Sari, Asia Afria, Wastu Kencana, Banceuy, Cicaheum, dan Padjajaran.

“Saya berharap (melihat data masih rendahnya warga untuk taat aturan dalam parkir) warga Kota Bandung lebih meningkatkan kesadaran lagi dalam berlalu lintas. Kalau ada rambu jangan parkir, ya jangan. Kalaupun tak ada larangan jangan parkir tetapi kalau parkir itu bisa menghalangi kendaraan dan membuat macet, ya tetap jangan parkir,” imbau Asep.

Selain itu, Asep pun mengimbau warga Kota Bandung untuk parkir di tempat parkir resmi karena retribusinya jelas akan masuk ke PAD Kota Bandung yang nantinya PAD tersebut akan kembali lagi kepada masyarakat. Seperti untuk membangun fasilitas publik lainnya. Tidak seperti parkir di tempat parkir liar yang biasanya di lahan-lahan kosong yang dimanfaatkan oleh juru parkir liar, atau yang dibeking oleh oknum TNI atau Polisi.

“Parkir-parkir liar ini tentunya merugikan, retribusinya entah masuk kemana. Kita Dishub Kota Bandung akan berupaya menindak tegas termasuk yang dibeking oknum TNI dan aparat,” tegas Asep.

Pemkot Bandung Diminta Gandeng Swasta Buat Lahan Parkir

Dihubungi secara terpisah, Anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI Yoel Yosaphat meminta Pemerintah Kota Bandung untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam membangun lahan parkir, terutama di area tempat tujuan belanja.

“Menurut kami, Pemkot Bandung harusnya berpikir untuk menyediakan lebih banyak kantong-kantong parkir di lokasi tujuan belanja. Bila perlu bisa bekerjasama dengan swasta, agar masalah parkir liar ini segera teratasi,” tutur dia saat dihubungi.

Yoel yang merupakan politisi muda asal PSI ini pun mengeluhkan, parkir liar di Bandung memang yang menjadi salah satu penyebab kemacetan dan terutamanya parkir ini pun jelas tidak menyumbang PAD (hanya merugikan Pemkot Bandunng).

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bandung asal Fraksi PSI, Christian Julianto menambahkan, selain upaya diatas Pemerintah Kota Bandung melalui dinas terkait pun harus lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan agar ada efek jera.

“Penindakan seharusnya bukan hanya kepada pengemudi yang parkir secara liar, melainkan juga kepada juru parkir liar yang mengizinkan parkir di tempat tersebut.”kata dia.

Leave a Reply