Motif Dibalik Surat Penolakan UU Cilaka Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) saat menemui para demonstran di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis 8 Oktober 2020 .

jabarnetwork.com, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat Fachrurizal menilai sikap Gubernur Jabar Ridwan Kamil terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja ambivalen dan tak memihak rakyat serta hanya untuk kepentingan pencitraan. 

“Sikap Ridwan Kamil tidak pro terhadap rakyat, ambivalen,” tegas dia, dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Kamis 15 Oktober 2020. 

Bagaimana tidak ambivalen keluh dia, di awal (Kamis 8 Oktober 2020) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghampiri para pendemo yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dan berjanji akan mengirimkan surat aspirasi masyarakat Jawa Barat yang menolak UU Cilaka tersebut kepada Presiden Jokowi. Tetapi setelah konferensi pers yang digelar oleh Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil pasca mengikuti rapat virtual bersama Presiden dan seluruh gubernur pada Jumat 9 Oktober 2020 malah menggiring masyarakat Jawa Barat untuk melakukan Judical Review (JR) ke MK. 

“Kemarin kirim surat tembusan kepada Presiden Jokowi terkait aspirasi buruh, sekarang terkesan mengarahkan rakyat dengan bilang kata Presiden Judicial Review (JR) saja ke MK kalau tak puas, ini kan tandanya beliau tidak pro terhadap rakyat,” keluh dia. 

Sikap tersebut menunjukkan Ridwan Kamil sebenarnya memang tidak berpihak terhadap rakyat. Hal itu nampak dalam Surat Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) yang tidak menyatakan sikap penolakan apapun terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja, melainkan hanya menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh saja, dan hanya untuk kepentingan pencitraan saja.

“Lihat kan apa saya bilang, ini dari awal cuma pencitraan, memang tak ada sikap menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi kemarin buruh itu kena prank,” tegas dia. 

Sikap ambivalen Ridwan Kamil tersebut pun dinilai memang sejak awal Gubernur Jawa Barat ini tergiur kepentingan investasi di Jawa Barat. 

“Kan UU Cipta Kerja ini menyasar banyak kepentingan rakyat di Jabar, mulai dari pendidikan, agraria, pertanian, kehutanan, pertambangan, masyarakat adat, dan sebagainya. Jangan karena banyak mega proyek dan investasi yang akan dilaksanakan di Jabar, kaya Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, kereta cepat, dan sebagainya. Ridwan Kamil lantas tutup mata terhadap kepentingan rakyatnya yang sedang terancam,” ucap dia. 

Selain mempertanyakan sikap ambivalen Ridwan Kamil, ia pun mempertanyakan terkait rencana Gubernur Jabar yang akan mengumpulkan semua stakeholder untuk mengklarifikasi pasal-pasal yang dianggap bermasalah di UU Omnibus Law Cipta Kerja 

“Pertanyaannya begini, kalau nanti benar ada banyak pasal yang mengancam kita, terus itu Gubernur mau ngapain? Siap ga tuh buat tim atas nama Gubernur untuk JR ke MK?” tanya dia[] 

Leave a Reply